BONE BALANGO – Gelombang desakan terhadap kepemimpinan di Kabupaten Bone Bolango semakin menguat.
Aliansi Rakyat Peduli Bone Bolango secara terbuka meminta Gubernur Gorontalo segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merekomendasikan pencopotan Bupati Bone Bolango.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar pada Kamis (26/2/2026).
Massa menilai sejumlah persoalan serius yang mencuat belakangan ini telah menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bone Balango.
Koordinator aksi, Iswan Malik, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekedar reaksi spontan, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian yang jelas.
“Kami hadir bukan sebagai individu, tetapi membawa suara masyarakat yang prihatin dengan kondisi daerah ini,” tegas Iswan dalam orasinya.
Aliansi menyebut ada beberapa isu krusial yang menjadi dasar tuntutan mereka.
Salah satunya adalah dugaan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret nama putra Bupati Bone Bolango.
Isu tersebut dinilai mencoreng citra kepemimpinan dan memicu kekhawatiran publik terhadap integritas moral di lingkaran kekuasaan.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan praktik suap menyuap dalam proyek-proyek di Kabupaten Bone Bolango.
Tuduhan ini disebut semakin memperkuat persepsi publik tentang lemahnya tata kelola pemerintahan.
Tak hanya itu, indikasi praktik jual beli jabatan yang disebut-sebut melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) perempuan turut menjadi perhatian dalam orasi.
Aliansi Rakyat Peduli Bone Bolango menilai Pemerintah Provinsi Gorontalo harus mengambil langkah tegas.
Mereka mendesak agar gubernur segera menyurati Kemendagri sebagai bentuk sikap resmi pemerintah daerah terhadap polemik yang berkembang.
Menurut Iswan Malik, pencopotan bupati dianggap sebagai langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta membenahi tata kelola pemerintahan di Bone Bolango.
“Ini bukan sekedar tuntutan politik. Ini tentang pemulihan kepercayaan publik dan penataan ulang pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun dari Bupati Bone Bolango terkait tuntutan tersebut.
Situasi ini diprediksi masih akan berkembang, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango. (Tim Sembilan)
