Beranda Daerah Ekonomi Bojonegoro Tumbuh Pesat, Sensus 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Baru

Ekonomi Bojonegoro Tumbuh Pesat, Sensus 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Baru

IMG 20260612 WA0049

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026).

Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Petugas Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Gelombang IV oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, di Hotel Dewarna.

Pembukaan kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat.

Wakil Bupati melakukan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya pelatihan, dilanjutkan penyematan rompi identitas kepada perwakilan petugas serta penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan agenda strategis nasional tersebut di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Nurul Azizah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan penting yang hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi pijakan utama dalam membaca arah pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah selama satu dekade mendatang.

“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaannya berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat,” ujarnya, Jum’at (12/6/2026).

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah hingga kepala desa agar turut membantu kelancaran pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing.

Tak hanya itu, Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta jajaran Forkopimda juga berkomitmen menjadi pihak pertama yang didata oleh petugas pada hari pertama pendataan lapangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa pelaksanaan SE 2026 melibatkan total 1.479 petugas.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.306 petugas pencacah lapangan dan 173 pengawas lapangan yang akan bekerja di seluruh 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Untuk memastikan kualitas pendataan, BPS menyelenggarakan pelatihan secara bertahap dalam empat gelombang.

Sebanyak 49 kelas pelatihan dibagi di tiga pusat pelatihan, yakni Hotel Eastern, Hotel Aston, dan Hotel Dewarna.

Program ini dirancang untuk menyamakan pemahaman, meningkatkan kompetensi, serta menjamin profesionalisme para petugas sebelum turun ke lapangan.

Pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Selama periode tersebut, petugas akan melakukan pendataan secara menyeluruh, masif, dan door to door kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga memaparkan perkembangan ekonomi Bojonegoro yang menunjukkan tren positif.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nonmigas Bojonegoro saat ini mencapai 7,34 persen, ditopang oleh berbagai sektor unggulan yang terus berkembang.

Sektor pertanian menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan mencapai 14,2 persen.

Capaian tersebut turut mengantarkan Bojonegoro sebagai daerah penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur dengan peningkatan produksi hingga 886 ribu ton.

Selain pertanian, sektor makanan dan minuman tumbuh sebesar 11,37 persen.

Pertumbuhan juga terjadi pada sektor jasa serta layanan kesehatan yang semakin berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah.

Berkat kinerja tersebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bojonegoro berhasil menempati peringkat ke-9 dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Pemkab Bojonegoro optimistis sinergi antara BPS, Forkopimda, OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat akan menjadi kunci sukses pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Masyarakat dan pelaku usaha pun diharapkan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.

Data yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro di masa mendatang. (Pro/aj)