JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan informasi mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tersampaikan secara utuh, transparan dan berbasis data kepada masyarakat.
Menurut Qodari, pendekatan komunikasi yang dibangun pemerintah tidak hanya menjawab isu yang berkembang di ruang publik, tetapi juga menjelaskan perkembangan program sesuai kondisi di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Belakangan, media sosial diramaikan dengan beredarnya foto sejumlah bangunan Koperasi Merah Putih yang dinarasikan seolah-olah terbengkalai atau seperti swalayan yang akan tutup.
Menanggapi hal tersebut, Qodari menegaskan bahwa persepsi tersebut tidak sesuai dengan fakta.
“Bukan swalayan mau tutup, memang belum buka. Program Koperasi Merah Putih sudah berjalan dan saat ini masih berada pada tahap transisi sebelum beroperasi secara penuh,” ujar Qodari saat menjadi narasumber dalam sebuah acara pada 26 Juni 2026.
Proyek Berjalan Bertahap Menuju Target Nasional
Qodari menjelaskan, pembangunan Koperasi Merah Putih memang dilakukan secara bertahap.
Ia mencontohkan hasil kunjungannya ke Padang, di mana koperasi telah dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat penampungan hasil produksi madu yang kemudian memberikan nilai ekonomi bagi warga.
Sementara itu, untuk koperasi yang memiliki bangunan permanen, hingga saat ini tercatat sebanyak 1.061 unit telah diresmikan.
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 40.000 koperasi sesuai target Kementerian Koperasi pada 2026.
Dia menegaskan, setiap koperasi memiliki tahapan operasional yang harus dilalui, mulai dari penyelesaian bangunan, penataan ruang dan etalase, hingga pengisian barang sebelum resmi melayani masyarakat.
“Kalau bangunan sudah selesai tentu masih ada tahapan berikutnya. Penataan display, pengisian barang, kemudian baru mulai beroperasi. Jadi masyarakat diminta menunggu prosesnya,” jelasnya.
Diklaim Mampu Tekan Pengeluaran Rumah Tangga
Selain menjelaskan progres pembangunan, Qodari juga memaparkan manfaat ekonomi yang diharapkan hadir melalui Koperasi Merah Putih.
Dirinya mencontohkan harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual melalui koperasi, seperti LPG 3 kilogram dan MinyaKita, yang disebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
Menurutnya, LPG 3 kilogram di koperasi dijual sekitar Rp16.000, sedangkan harga umum di pasar berkisar Rp20.000.
Sementara MinyaKita dipasarkan sekitar Rp15.700 per liter, lebih rendah dibanding harga pasar yang mencapai sekitar Rp21.000.
Berdasarkan data Kemendukbangga Tahun 2025, terdapat sekitar 74 juta keluarga di Indonesia dengan rata-rata konsumsi empat tabung LPG 3 kilogram dan empat liter minyak goreng setiap bulan.
Dengan asumsi tersebut, penghematan pembelian LPG diperkirakan mencapai sekitar Rp14,2 triliun per tahun, sedangkan penghematan dari pembelian minyak goreng diperkirakan mencapai sekitar Rp18,82 triliun setiap tahun.
“Jika digabungkan, potensi penghematan masyarakat mencapai sekitar Rp33 triliun dalam setahun. Ini bukan sekadar hitungan di atas kertas, tetapi manfaat nyata yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat,” kata Qodari.
Tak hanya berdampak pada efisiensi belanja rumah tangga, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru.
Qodari menjelaskan, setiap gerai koperasi akan dikelola oleh seorang manajer hasil rekrutmen nasional serta didukung 17 tenaga kerja lokal yang diprioritaskan berasal dari desa setempat.
Dengan target pembangunan 80.000 unit KDKMP pada 2029, program tersebut diperkirakan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di berbagai daerah.
Melalui penyampaian informasi yang terbuka serta didukung data dan perkembangan di lapangan, Qodari berharap masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai perjalanan program Koperasi Merah Putih sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan pemerintah. (dpw)
