JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, pelantikan ini menjadi tonggak penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, kepala daerah, hingga berbagai tokoh nasional.
Tampak hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Prosesi diawali dengan penampilan seni budaya, dilanjutkan pembacaan surat keputusan dan susunan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana. Selanjutnya, Hashim S. Djojohadikusumo bersama Prof. Dr. Reda Manthovani memimpin langsung pengambilan sumpah dan pengukuhan seluruh pengurus.
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan perempuan memiliki posisi penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan optimal.
Menurutnya, pelantikan Srikandi Jaga Desa berlangsung pada momentum yang tepat seiring mulai dijalankannya berbagai program unggulan pemerintah.
Ia menyoroti sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang dinilai membutuhkan pengawasan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hashim mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.
“Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dikawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU bersama Ketua Umum SMSI Firdaus sebagai bentuk komitmen memperkuat penyebarluasan informasi, edukasi publik, serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan desa.
Melalui kerja sama ini, SMSI yang menaungi lebih dari 3.000 perusahaan media siber di Indonesia berkomitmen mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Tak hanya itu, ABPEDNAS dan SMSI juga akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa serta penandatanganan kerja sama ABPEDNAS dan SMSI menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara perempuan, media, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, transparan, dan sejahtera.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, serta sesi foto bersama yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. (dpw)
