BOJONEGORO – Hari kedua kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Pegiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, Kamis (23/4/2026), semakin mengerucut pada isu kekeringan, akurasi data bansos, hingga pengelolaan lingkungan dari level rumah tangga.
Program yang diinisiasi Pemkab Bojonegoro ini adalah langkah konkret menghadapi risiko ke depan, terutama dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan pembangunan desa tetap ramah lingkungan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah awal mitigasi bencana.
Dalam forum tersebut, ia langsung menginventarisasi daerah-daerah yang berpotensi terdampak.
“Data ini akan kami sinkronkan dengan BPBD dan Dinas PU SDA. Sementara untuk DTSEN, pendataan harus benar-benar sesuai kriteria agar tidak terjadi kesalahan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting mengingat kekeringan masih menjadi ancaman tahunan di sejumlah wilayah Bojonegoro, sehingga diperlukan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, Endah Retnoningroem, memaparkan peran strategis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam sistem penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, DTSEN merupakan basis data terpadu yang memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan telah terintegrasi dengan data kependudukan nasional.
“DTSEN menjadi kunci agar program bantuan lebih tepat sasaran. Karena itu, proses updating desil harus dilakukan secara cermat sesuai kondisi riil masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap kategori kemiskinan ekstrem sebagai acuan dalam menentukan prioritas penerima bantuan.
Di sisi lain, isu lingkungan tak kalah mendapat perhatian serius. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro, Achmad Syoleh Fatoni, mengingatkan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga.
“Jika kita merawat alam, maka alam juga akan merawat kita,” ujarnya.
Dia memaparkan empat strategi utama yang bisa langsung diterapkan di desa, yakni edukasi dan pelatihan rutin, pembangunan sistem pengelolaan limbah desa, konservasi air dan ruang hijau, serta penguatan kolaborasi dan pelaporan lingkungan.
Salah satu langkah konkret yang disorot adalah penyediaan tempat peluruhan atau pengolahan sampah organik di tingkat desa hingga kecamatan.
“Manfaatkan lahan yang ada, seperti halaman belakang desa, sebagai tempat peluruhan. Yang penting, sampah organik jangan dicampur plastik agar prosesnya cepat dan efektif,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro mendorong aparatur desa tidak hanya cakap dalam administrasi, tetapi juga responsif terhadap persoalan riil masyarakat mulai dari kekeringan, kemiskinan, hingga krisis lingkungan. (aj)
