BOJONEGORO – Upaya memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial sekaligus menjaga kelestarian lingkungan terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, digelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 di Ruang Angling Dharma.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2026 ini diikuti oleh 1.051 peserta.
Mereka berasal dari unsur aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, hingga para penggiat desa yang menjadi garda terdepan pembangunan di tingkat lokal.
Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Joko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran desa dalam mendukung program pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
“Fokus kita tidak hanya pada bansos, tapi juga bagaimana desa bisa bergerak selaras dengan program daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial selama ini masih berkutat pada kualitas data.
Menurutnya, validitas data menjadi fondasi utama agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Data itu berasal dari panjenengan semua. Maka harus benar-benar valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dipengaruhi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip penyaluran bantuan sosial harus mengedepankan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, pembaruan data secara berkala dan integrasi sistem menjadi keharusan guna meminimalkan kesalahan distribusi.
Tak hanya soal bansos, Bupati juga menyoroti pentingnya pembangunan desa yang tetap berpijak pada kelestarian lingkungan.
Dia mengingatkan agar aktivitas pembangunan tidak mengorbankan sumber daya alam.
“Jangan sampai pembangunan desa justru merusak lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol bisa menghilangkan sumber air. Ini harus jadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat desa juga didorong untuk mulai membangun kesadaran dalam pengelolaan sampah serta mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari perangkat daerah, di antaranya Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Berbagai materi strategis disampaikan, mulai dari penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bansos yang tepat sasaran, hingga pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap aparatur desa semakin siap menjadi ujung tombak pembangunan yang akurat, responsif, dan berkelanjutan. (Pro/aj)
