JAKARTA — Aroma manuver politik kembali tercium di tubuh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-06.AH.01.43 Tahun 2025, yang secara sah menetapkan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum PSHT yang diakui negara, kubu Drs. R. Moerdjoko disebut-sebut masih terus melakukan perlawanan dengan cara yang tak biasa.
SK Menkumham terbaru itu sekaligus mencabut legalitas lama bernomor AHU-0001626.AH.01.07.Tahun 2022, yang sebelumnya diklaim oleh kubu Moerdjoko. Artinya, segala bentuk aktivitas, klaim kepemimpinan, hingga kegiatan organisasi di luar kepengurusan Dr. Taufiq kini tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Namun, alih-alih tunduk pada keputusan hukum tersebut, kubu Moerdjoko justru dituding menggiring opini publik melalui jalur pencitraan media. Salah satunya lewat gelaran “CNN Indonesia Awards 2025”, di mana Moerdjoko tampil menerima penghargaan dengan membawa nama besar PSHT seolah dirinya masih menjadi Ketua Umum sah organisasi tersebut.
Langkah ini sontak menuai sorotan tajam publik. Banyak pihak menilai bahwa CNN Indonesia telah abai terhadap fakta hukum, dan justru menjadi panggung propaganda terselubung.
Kuasa Hukum PSHT pimpinan Dr. Muhammad Taufiq menegaskan bahwa mereka akan menempuh langkah hukum tegas terhadap pihak CNN Indonesia.
Dalam keterangan resminya, tim kuasa hukum yang terdiri dari Welly Dany Permana, Mohamad Samsodin, Samsul Hidayat, Bambang Supriyanta, Rudi Hartono, dan Agung Hadiono, menyebut bahwa CNN telah menayangkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi merusak legitimasi hukum organisasi.
“Tayangan CNN Indonesia Awards 2025 yang memberikan penghargaan kepada Drs. R. Moerdjoko sebagai Ketua Umum PSHT telah mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta keputusan Menkumham tanggal 17 Juli 2025,” tegas Welly Dany Permana.
Ia juga mengingatkan bahwa perkara gugatan Moerdjoko terhadap SK Menkumham sudah selesai di pengadilan.
“Perkara itu terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor 217/G/2019/PTUN-JKT dan sudah diputus hingga Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 68 PK/TUN/2022. Bahkan PTUN Jakarta sudah menerbitkan penetapan resmi tanggal 26 Februari 2024. Jadi, secara hukum PSHT yang sah hanya di bawah pimpinan Dr. Taufiq,” jelasnya.
Sementara itu, Mohamad Samsodin menambahkan, akan memberikan somasi resmi kepada CNN Indonesia agar segera mengklarifikasi dan menarik tayangan tersebut.
“Kami tidak segan menempuh jalur hukum karena ini menyangkut marwah dan legalitas organisasi yang sudah diakui pemerintah,” ungkapnya.
Kuasa hukum PSHT juga menilai tindakan tersebut sebagai penyesatan informasi publik dan bentuk polarisasi hukum yang berbahaya.
“Tayangan CNN yang menampilkan Moerdjoko sebagai Ketua Umum PSHT bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia,” ujar Samsodin. (Pri)
