JAKARTA – Wacana masuknya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, ke dalam Kabinet Merah Putih menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja, pengamat politik, hingga masyarakat luas.
Spekulasi tersebut menguat setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas kemungkinan keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan, khususnya pada sektor yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.
Meski belum ada keputusan resmi dari Presiden, isu tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa suara gerakan buruh semakin mendapat tempat dalam percaturan politik nasional.
Jika menilik ke belakang, hubungan antara gerakan buruh dan politik nasional sebenarnya bukanlah fenomena baru.
Keterlibatan organisasi buruh dalam menentukan arah kebijakan negara telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari strategi perjuangan untuk memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja.
Pada Pemilu Presiden 2014 dan 2019, KSPI secara terbuka memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto yang saat itu maju sebagai calon presiden.
Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui deklarasi politik, tetapi juga melalui konsolidasi organisasi yang melibatkan ribuan anggota serikat pekerja di berbagai wilayah industri di Indonesia.
Gerakan buruh saat itu aktif menggelar pendidikan politik, sosialisasi kebijakan, hingga mobilisasi massa untuk menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Mereka meyakini bahwa kebijakan yang lahir dari proses politik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan jutaan pekerja di Tanah Air.
Salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan gerakan buruh adalah aksi long march dari Bandung menuju Jakarta yang dilakukan para aktivis dan anggota serikat pekerja.
Aksi tersebut membawa misi besar yang dikenal dengan nama SEPULTURA atau Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat.
Melalui gerakan itu, kaum buruh menyampaikan berbagai aspirasi penting, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja, penguatan sistem jaminan sosial, perlindungan hak-hak buruh, penghapusan praktik ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja, hingga dorongan untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Aksi long march tersebut menjadi simbol kuat bahwa gerakan buruh Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun solidaritas nasional, mengorganisir kekuatan massa secara mandiri, serta menghadirkan isu-isu pekerja ke dalam ruang diskusi publik dan politik nasional.
Perjalanan panjang tersebut kemudian melahirkan kesadaran kolektif bahwa kaum buruh membutuhkan wadah politik yang mampu memperjuangkan aspirasi mereka secara langsung dalam proses legislasi maupun pengambilan kebijakan negara.
Dari proses itulah Partai Buruh lahir dan berkembang sebagai kendaraan politik yang membawa agenda perjuangan pekerja ke level yang lebih strategis.
Karena itu, munculnya nama Said Iqbal dalam bursa calon pembantu presiden dipandang banyak pihak sebagai bagian dari proses panjang yang telah dibangun gerakan buruh selama lebih dari satu dekade.
Terlepas dari apakah peluang tersebut akan terwujud atau tidak, posisi gerakan buruh saat ini menunjukkan peningkatan pengaruh yang signifikan dalam dinamika politik nasional.
Dari konsolidasi di kawasan industri, aksi massa di berbagai daerah, hingga long march yang membawa pesan SEPULTURA, perjalanan gerakan buruh Indonesia telah menorehkan sejarah tersendiri.
Kini, perjuangan yang dahulu banyak dilakukan di jalanan mulai menemukan ruang yang lebih luas dalam arena pengambilan kebijakan negara.
Perjalanan tersebut menjadi bukti bahwa gerakan buruh tidak hanya berjuang untuk kepentingan pekerja, tetapi juga berupaya mengambil peran dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. (dpw)
