BOJONEGORO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat strategi pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama saat ini adalah menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui berbagai inovasi pengelolaan dari tingkat hulu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro, Luluk Alifah, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menargetkan pengurangan sampah sebesar 63,41 persen pada tahun 2026.
Target tersebut mengacu pada Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah.
Menurutnya, salah satu langkah yang terus didorong adalah optimalisasi Bank Sampah di setiap wilayah, sehingga sampah dapat dipilah sejak dari sumbernya sebelum sampai ke TPA.
“Kami terus mendorong optimalisasi Bank Sampah agar sampah sudah dipilah sejak dari masyarakat. Dengan begitu, volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan,” ujar Luluk Alifah, Jumat (13/3/2026).
Selain itu, DLH juga memantau kapasitas Tempat Pembuangan Akhir yang saat ini diperkirakan masih mampu menampung sampah hingga lima tahun ke depan.
Meski demikian, berbagai langkah antisipatif tetap disiapkan untuk memperpanjang umur TPA sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk.
Salah satunya melalui rencana penerapan teknologi Masaro (Manajemen Sampah Zero).
Sistem ini mengubah pola pengelolaan sampah dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada pengeluaran biaya menjadi model yang memiliki nilai ekonomi.
Dalam konsep tersebut, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar kumpul-angkut-buang, tetapi bertransformasi menjadi pilah-angkut-proses-jual, sehingga sampah dapat diolah menjadi produk yang bernilai.
“Paradigma pengelolaan sampah harus berubah. Sampah tidak lagi dilihat sebagai beban biaya, tetapi dapat menjadi sumber nilai ekonomi jika dikelola dengan baik,” jelasnya.
Di sisi lain, DLH juga menegaskan pentingnya penegakan aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Pengawasan di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi pembuangan sampah liar akan ditingkatkan.
Pemerintah daerah juga tidak segan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Meski demikian, keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor paling menentukan.
DLH mengimbau masyarakat mulai menerapkan kebiasaan memilah sampah dari rumah, terutama memisahkan antara sampah organik dan anorganik.
“Kunci utama keberhasilan program ini adalah keterlibatan masyarakat. Jika warga sudah terbiasa memilah sampah dari rumah, pengelolaan sampah akan jauh lebih efektif,” tambah Luluk.
Melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta berbagai komunitas lingkungan, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. (aj)
