BOJONEGORO – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.
Berbagai pelayanan publik juga dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui sosialisasi administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perangkat desa, kepala dusun, mahasiswa KKN, serta masyarakat setempat sebagai upaya meningkatkan kesadaran pentingnya dokumen kependudukan sekaligus memperkenalkan pemanfaatan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungadem, Arifin, yang mewakili Camat Kedungadem Sahlan, mengajak seluruh perangkat desa memanfaatkan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan Panah Srikandi (Pelayanan Ramah Sistem Registrasi Administrasi Kependudukan Terintegrasi) yang telah dikembangkan Dispendukcapil Bojonegoro.
Menurutnya, aplikasi Panah Srikandi tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor kecamatan maupun kantor Dispendukcapil.
“Manfaatkan layanan ini semaksimal mungkin. Hampir seluruh pelayanan administrasi kependudukan sudah bisa dilakukan dari desa. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kecamatan, kecuali untuk perekaman KTP elektronik dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA),” ujar Arifin.
Ia juga meminta para kepala dusun dan perangkat desa aktif menyosialisasikan pentingnya memiliki identitas kependudukan yang lengkap kepada seluruh warga.
Menurutnya, kepemilikan dokumen seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran hingga akta kematian menjadi syarat penting dalam berbagai layanan pemerintahan, termasuk penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pengurusan administrasi pertanahan.
“Masyarakat berkebutuhan khusus tetap mendapat pelayanan prioritas melalui koordinasi dengan pemerintah desa maupun petugas kecamatan sehingga proses perekaman KTP elektronik dapat dilakukan dengan lebih mudah,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Drs. Agus Purwanto, menjelaskan pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Agus, IKD akan menjadi identitas resmi masyarakat dalam berbagai pelayanan publik karena telah terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
“Ke depan identitas digital akan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial juga dilakukan melalui data kependudukan yang valid sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Dia mengatakan, di dalam aplikasi IKD tersimpan berbagai dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga hingga data anggota keluarga sehingga masyarakat tidak perlu selalu membawa dokumen fisik.
Selain itu, Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro juga membuka berbagai layanan selama kegiatan TMMD berlangsung, mulai perubahan elemen data kependudukan, pengurusan dokumen administrasi, konsultasi kependudukan hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
“Untuk masyarakat agar segera mengurus akta kematian anggota keluarga yang meninggal dunia karena dokumen tersebut menjadi syarat penting dalam berbagai proses administrasi, termasuk pengurusan hak waris maupun perubahan data kepemilikan aset,” katanya.
Di tempat yang sama, Komandan Satuan Setingkat Kompi (SSK) Satgas TMMD ke-129 Kodim 0813 Bojonegoro, Lettu Ckm Purnomo, mengatakan kegiatan non fisik seperti sosialisasi administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TMMD.
Menurutnya, TMMD tidak hanya membangun jalan, rumah dan fasilitas umum, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Kami berharap melalui kolaborasi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini, masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Dokumen yang lengkap akan memudahkan warga memperoleh berbagai hak sebagai warga negara, termasuk akses pelayanan publik dan bantuan sosial,” ujar Lettu Ckm Purnomo.
Dirinya menambahkan, TMMD menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan desa tidak hanya dirasakan dari sisi fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. (Aj)
