GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bergerak cepat membenahi tata kelola hibah daerah.
Salah satu langkah tegas yang kini diterapkan adalah memperketat proses verifikasi hingga ke tingkat desa, guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Gresik.
Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2026 di Kantor Bupati Gresik, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, hibah tidak boleh lagi hanya menjadi rutinitas anggaran tanpa arah yang jelas.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Gresik.
“Hibah harus tepat sasaran dan terukur manfaatnya. Kalau sudah salah sejak awal, tidak bisa diperbaiki di tengah jalan,” tegasnya.
Pembenahan dimulai sejak tahap perencanaan, setiap usulan hibah kini wajib melalui rangkaian proses ketat, mulai dari Musrenbang desa dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sistem ini dirancang lebih terstruktur dengan jadwal dan peran yang jelas, sekaligus menutup peluang perubahan usulan di luar mekanisme resmi.
Langkah ini juga menjadi tindak lanjut atas evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2025.
Tak hanya itu, setiap usulan juga harus selaras dengan arah pembangunan daerah melalui program Nawakarsa serta visi-misi kepala daerah periode 2025–2030.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Gresik mulai melakukan seleksi ketat terhadap program yang benar-benar prioritas.
Usulan dengan dampak minim atau tidak mendesak kini mulai disingkirkan.
“Kita harus berani memilih. Fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan dan berdampak langsung,” ujar Alif.
Salah satu contoh konkret terlihat pada sektor infrastruktur jalan lingkungan.
Pemerintah mulai mengurangi pengerjaan jalan dengan kerusakan ringan atau yang tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas warga.
Namun demikian, komitmen pembangunan tetap berjalan. Pemkab Gresik menargetkan perbaikan jalan poros desa dan jalan lingkungan secara bertahap melalui program betonisasi, demi meningkatkan akses dan konektivitas wilayah.
Sosialisasi ini juga menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi hingga level pelaksana di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setda Gresik, Suprapto.
Sebanyak 16 Kasi Kesra kecamatan dan 330 Kasi Kesra desa dilibatkan dalam kegiatan ini.
Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan proses verifikasi dan penyaluran hibah berjalan sesuai aturan.
Dengan penguatan sistem dan peran aparatur hingga desa, Pemkab Gresik berharap penyaluran hibah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (rif)
