BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mematangkan langkah strategis untuk merealisasikan program bongkar ratoon dan perluasan lahan tebu hingga 5.000 hektare.
Program ini merupakan bagian dari arahan Pemerintah Pusat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi gula dalam negeri.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa sejumlah program prioritas nasional terus dikawal dan diimplementasikan di daerah.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga pengembangan sektor pertanian melalui bongkar ratoon dan penambahan luasan tanam tebu.
Bongkar ratoon sendiri merupakan upaya peremajaan tanaman tebu dengan membongkar total tanaman lama yang produktivitasnya menurun setelah beberapa kali panen, kemudian menggantinya dengan bibit unggul yang lebih produktif.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung target Indonesia menuju swasembada gula tanpa ketergantungan impor.
Untuk tahap awal, Bojonegoro mengusulkan luasan indikatif bongkar ratoon sekitar 1.248 hektare.
Namun demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan berpeluang berubah seiring proses verifikasi lapangan.
Program percepatan bongkar ratoon ini juga menjadi bagian dari target nasional Jawa Timur seluas 70.000 hektare, sehingga membutuhkan sinergi kuat lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
Dalam pelaksanaan di lapangan, proses pendataan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) terus dikebut.
Saat ini, sebanyak 150 tenaga tambahan dikerahkan khusus untuk meng-input dan mengunggah data CPCL.
Wabup Nurul menekankan bahwa pelaksanaan bongkar ratoon harus memenuhi ketentuan, salah satunya berada di lahan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang jelas.
Dari potensi lahan yang ada, program ini diperkirakan melibatkan sekitar 1.600 petani atau penggarap yang bermukim di sekitar kawasan lahan tebu.
Selain meningkatkan produktivitas pertanian, program ini juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan.
Meski fokus pada peningkatan produksi, Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa program nasional ini tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem.
Aspek pelestarian lingkungan menjadi perhatian utama, termasuk perlindungan kawasan hutan, penanaman pohon, serta kajian dampak lingkungan agar produktivitas pertanian tetap berjalan seiring dengan kelestarian alam. (aj)
