BOJONEGORO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja industri rokok melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di PT Karep Alam Sejahtera (MPS Dander), Kabupaten Bojonegoro, Senin (25/5/2026), dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Setyo Wahono.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dadi Dwi Wijayanto, Kapolres Bojonegoro AKBP Afian Satya Permadi, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani, jajaran Forkopimda, OPD, hingga direksi perusahaan.
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menjelaskan, total anggaran BLT DBHCHT yang digelontorkan Pemprov Jatim pada tahun 2026 mencapai Rp10,324 miliar.
Dana tersebut disalurkan kepada para buruh di 65 pabrik rokok yang tersebar di 25 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, alokasi bantuan mencapai Rp901 juta yang diperuntukkan bagi pekerja di sembilan pabrik rokok.
Sebagian besar penerima manfaat diketahui merupakan pekerja perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
Bupati Setyo Wahono mengungkapkan bahwa Pemkab Bojonegoro sebenarnya telah lebih dulu menyalurkan BLT DBHCHT daerah sejak 13 Mei 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada industri rokok padat karya yang dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam jumlah besar.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono berpesan agar bantuan tunai yang diterima para buruh tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif semata.
“Gunakan bantuan ini secara bijak. Bisa ditabung, dipakai tambahan modal usaha, atau kebutuhan produktif lainnya yang bermanfaat bagi keluarga,” ujar Setyo Wahono.
Dia menambahkan, setiap buruh penerima manfaat di Bojonegoro memperoleh bantuan berkelanjutan dengan total mencapai Rp1,85 juta.
Rinciannya, Rp1 juta berasal dari Pemprov Jawa Timur dan Rp850 ribu dari Pemkab Bojonegoro.
Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh pelaku industri serta pekerja untuk bersama-sama menjaga legalitas usaha dan memerangi peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang masih marak di sejumlah wilayah.
Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama dalam mendengar aspirasi dan memberikan solusi nyata bagi kebutuhan pekerja.
Tak hanya penyaluran bantuan sosial, agenda tersebut juga dirangkai dengan peresmian Masjid Nur Khofifah di lingkungan perusahaan.
“Hari ini kita juga meresmikan Masjid Nur Khofifah. Tempat ibadah ini diharapkan membawa keberkahan, ketenangan, sekaligus memperkuat semangat spiritual para pekerja,” kata Khofifah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan sektor industri menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi yang terus diperkuat itu diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, menciptakan iklim kerja yang sehat, serta memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja di Kabupaten Bojonegoro dan Jawa Timur secara umum. (Pro/aj)
