BOJONEGORO – Proyek pembangunan jembatan di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, menjadi sorotan serius setelah Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak (sidak), Kamis (16/4/2026).
Kedatangan orang nomor dua di Pemkab Bojonegoro ini bukan tanpa alasan.
Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Pemkab Bojonegoro tersebut diketahui mengalami keterlambatan dan diduga mangkrak, sehingga mengganggu aktivitas warga setempat.
Dalam sidak tersebut, Wabup Bojonegoro didampingi tim lintas instansi. Mulai dari pemerintah desa, jajaran Kecamatan Dander, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis turut hadir untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Beberapa instansi penting yang terlibat di antaranya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bojonegoro serta Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
Kehadiran mereka difokuskan untuk mengevaluasi secara menyeluruh progres pembangunan jembatan.
Di lokasi, Nurul Azizah menegaskan bahwa proyek infrastruktur desa tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, baik pelaksana maupun pengawas, bertanggung jawab penuh atas keterlambatan yang terjadi.
“Ini bukan hanya soal cuaca atau kendala teknis. Kita harus tahu akar masalahnya, apakah dari perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan. Semua harus transparan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, tim dari PU Bina Marga diminta segera melakukan audit teknis di lapangan.
Audit tersebut mencakup penilaian terhadap kualitas konstruksi yang telah dikerjakan sejauh ini.
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro diberi tugas untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian administratif hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak ingin proyek desa berjalan tanpa pengawasan yang maksimal.
Terlebih, jembatan tersebut merupakan akses penting bagi mobilitas warga.
Di sisi lain, warga yang menyaksikan langsung sidak tersebut berharap pemerintah tidak berhenti pada tahap inspeksi saja.
Mereka mendesak adanya tindakan nyata, mulai dari penjadwalan ulang pekerjaan, pemberian sanksi kepada pihak yang lalai, hingga percepatan pembangunan secara terukur.
Kini, publik menunggu hasil dari evaluasi yang dilakukan. Apakah proyek jembatan di Desa Ngablak akan segera dilanjutkan dan rampung, atau justru membuka fakta baru terkait lemahnya pengawasan proyek di tingkat desa. (aj)
