BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya menjaga ketertiban sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Melalui patroli gabungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro bersama Dinas Sosial (Dinsos) menertibkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sejumlah titik kota, Rabu (11/03/2026).
Kegiatan ini bukan sekedar penegakan aturan, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat yang hidup di jalanan mendapatkan pendampingan dan layanan sosial yang lebih layak.
Tim gabungan menyisir beberapa kawasan yang selama ini sering menjadi lokasi aktivitas PPKS, mulai dari Alun-Alun Bojonegoro hingga sejumlah simpang lampu lalu lintas (traffic light) di pusat kota.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Bojonegoro, Budiyono, mengatakan patroli tersebut dilakukan setelah adanya laporan dan aspirasi dari masyarakat terkait aktivitas PPKS di sejumlah titik kota.
Namun demikian, pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan cara persuasif dan humanis.
“Langkah ini kami lakukan berdasarkan laporan masyarakat. Tapi pendekatannya tetap persuasif. Tujuannya agar ketertiban kota terjaga sekaligus memastikan saudara-saudara kita yang berada di jalanan mendapat penanganan yang lebih tepat,” ujar Budiyono.
Tiga PPKS Dibawa ke Shelter
Dalam patroli tersebut, tim berhasil menjangkau tiga orang PPKS yang kemudian diarahkan menuju Shelter Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Di tempat tersebut, mereka akan menjalani proses pendataan serta mendapatkan pembinaan dan pendampingan sosial.
Harapannya, mereka bisa memperoleh akses layanan kesejahteraan yang sebelumnya sulit dijangkau saat berada di jalanan.
Pendekatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk tidak hanya menertibkan, tetapi juga membantu memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Kegiatan patroli gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan pemerintah daerah guna menjaga ketertiban dan harmoni sosial di wilayah Bojonegoro.
Penertiban terhadap PPKS ditegaskan bukan sebagai bentuk pengusiran, melainkan langkah untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan sosial yang lebih layak dan terarah.
Satpol PP dan Dinsos juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan sekitar.
Warga yang menemukan keberadaan PPKS yang membutuhkan bantuan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum diharapkan segera melapor melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Dengan langkah kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap penanganan PPKS dapat berjalan lebih efektif sekaligus menghadirkan kota yang tertib, aman, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. (aj)
