SURABAYA – Langkah besar kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola potensi alamnya. Kali ini, Pemkab resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Perhutani, Senin (27/5/2025), di Kantor Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, Surabaya.
Kesepakatan ini menjadi titik awal sinergi kuat dalam pemanfaatan kawasan hutan secara optimal, aman, dan berkelanjutan. Tak hanya soal pelestarian, kolaborasi ini juga membidik aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya percepatan penanganan kondisi hutan di wilayahnya. Pasalnya, bencana banjir bandang yang kerap terjadi dalam tiga tahun terakhir diyakini berkaitan erat dengan rusaknya kawasan hutan.
“Kita harus bergerak cepat. Hutan bukan hanya untuk konservasi, tapi juga bisa menjadi sumber penghidupan entah itu pertanian, peternakan, hingga industri kehutanan rakyat,” ujarnya.
Bupati juga menyarankan agar biaya sewa lahan hutan dikaji ulang, agar pemanfaatannya bisa lebih maksimal untuk mendorong potensi ekonomi lokal.
Dukungan hangat datang dari Kepala Divre Perhutani Jatim, Wawan Triwibowo. Ia menyebut Bojonegoro sebagai wilayah strategis dan sahabat lama Perhutani. Bahkan, sejarah mencatat 25% produksi kayu jati Perhutani Jatim berasal dari Bojonegoro.
“Sinergi ini sangat penting. Hutan Bojonegoro bukan hanya bernilai ekonomis, tapi juga historis,” katanya.
Direktur Operasional Perum Perhutani, Natalas Anis Harjanto, menambahkan bahwa pihaknya siap berkolaborasi penuh untuk menjadikan kawasan hutan sebagai pilar keberlanjutan dan kemakmuran.
“Kita harus optimalkan hutan secara bijak. Ini bukan soal mengeksploitasi, tapi soal mengelola dengan hati dan aturan,” ungkapnya.
Kerja sama ini meliputi perlindungan hutan, penanganan bencana, pengembangan industri kehutanan, hingga program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. (aj)
