BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat roda birokrasi. Pada Rabu (21/05/2025), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara resmi melantik Andik Sudjarwo sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Djoko Lukito yang telah menyelesaikan masa tugasnya.
Pelantikan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati ini menandai awal baru bagi manajemen pemerintahan daerah yang lebih dinamis dan progresif.
Sebagai mantan Asisten Administrasi Umum, Andik dinilai sudah sangat memahami medan birokrasi Bojonegoro.
Dalam pidatonya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang akrab disapa Mas Wahono menekankan bahwa tugas Pj Sekda tak bisa dianggap ringan.
Ia dituntut mampu menyatukan langkah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mendorong tercapainya target pembangunan.
“Tanggung jawabnya setara Sekda definitif. Pj Sekda harus bisa memperkuat koordinasi dan mendorong kinerja maksimal seluruh OPD,” ujar Mas Wahono.
Tak hanya itu, komunikasi lintas sektor juga ditekankan sebagai kunci sukses dalam mewujudkan visi dan misi Pemkab Bojonegoro.
Disiplin ASN pun menjadi sorotan. Bupati mengingatkan bahwa penegakan aturan harus berjalan konsisten. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan demi menjaga integritas pelayanan publik.
Mas Wahono juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Djoko Lukito, atas kontribusi selama menjabat sebagai Pj Sekda. Di saat yang sama, ia mengucapkan selamat kepada Andik Sudjarwo dan berharap ia dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
“Semoga jabatan baru ini bisa dijalankan dengan semangat kolaborasi demi Bojonegoro yang lebih maju,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turut menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan Andik. Ia menyoroti peran penting Sekda dalam menyatukan visi antar OPD agar target kinerja daerah bisa dicapai secara terstruktur.
Salah satu prioritas utama Pemkab saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan dari 11,69% menjadi 8%. Untuk itu, OPD diminta segera menyusun strategi dan program yang terukur serta bisa dievaluasi berkala.
“Evaluasi anggaran dilakukan setiap bulan, sementara disiplin ASN dievaluasi tiga bulanan. Ini untuk memastikan kinerja terus terjaga,” ujar Nurul yang juga pernah menjabat Sekda. (aj)
