BOJONEGORO – Kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, selama dua hari pada Rabu (11/11/2026) hingga Kamis (12/11/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam kunjungan tersebut, tim lembaga antirasuah tidak hanya melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, tetapi juga meninjau sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.
Langkah ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pembangunan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menariknya, pemeriksaan terhadap proyek-proyek tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada daftar yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Tim KPK memiliki kewenangan menentukan secara independen proyek mana saja yang menjadi objek pengecekan di lapangan.
Dengan mekanisme tersebut, proses pemantauan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, S.STP., menjelaskan bahwa kehadiran KPK pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan pembinaan tata kelola pemerintahan daerah bersama Bupati Bojonegoro.
Menurut Gunawan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah.
“Intinya, kegiatan KPK di Bojonegoro ini merupakan pembinaan tata kelola pemerintahan bersama Bapak Bupati,” jelasnya, saat dikonfirmasi Jum’at (13/11/2026).
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Bojonegoro diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, tertib administrasi, serta bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
Kunjungan KPK ini bentuk pengawasan dan pencegahan korupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Tidak hanya melalui pemeriksaan, tetapi juga dengan membangun sistem pemerintahan yang berintegritas sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan.
Dengan demikian, setiap program yang dijalankan pemerintah daerah diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta terlaksana sesuai aturan yang berlaku. (aj)
