BOJONEGORO – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (11/11/2026) hingga Kamis (12/11/2026) menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pengawasan tata kelola pemerintahan daerah.
Tim lembaga antirasuah tersebut melakukan pemeriksaan sejumlah proyek pemerintah sekaligus menggelar koordinasi terkait pengelolaan anggaran daerah.
Kunjungan selama dua hari itu menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program dan penggunaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berjalan sesuai ketentuan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Tim KPK dipimpin Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Wahyudi.
Salah satu agenda yang dilakukan adalah meninjau sejumlah proyek pembangunan yang dikerjakan Pemkab Bojonegoro.
Dalam proses pemeriksaan, tim KPK tidak hanya mengikuti daftar proyek yang disiapkan pemerintah daerah.
Penentuan proyek yang menjadi objek pengecekan dilakukan secara independen oleh tim KPK.
Didit menjelaskan bahwa pemeriksaan proyek tersebut dilakukan secara acak untuk memastikan proses pengawasan berlangsung objektif.
“Pengecekan dilakukan secara random dan independen,” jelas Didit.
Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Tidak hanya memeriksa proyek pembangunan, pada hari kedua kunjungan, KPK juga menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa materi yang menjadi perhatian meliputi tata kelola anggaran, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pembahasan tersebut dinilai penting karena berbagai pos anggaran tersebut membutuhkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keterlibatan seluruh kepala OPD dan anggota DPRD dalam rakor juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai tata kelola keuangan daerah dan pencegahan potensi penyimpangan.
Didit menyampaikan bahwa hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rujukan bagi Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dia berharap hasil koordinasi tersebut dapat membantu memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar semakin tertib, transparan dan sesuai aturan.
“Hasilnya akan menjadi rujukan kami dalam mengawal tata kelola anggaran agar semakin baik dan benar, sesuai aturan,” ungkapnya.
Kunjungan KPK ke Bojonegoro ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek pembangunan, hingga penyaluran hibah dan bantuan sosial.
Dengan penguatan koordinasi antara KPK, Pemkab Bojonegoro, DPRD, dan Inspektorat, pengelolaan anggaran daerah diharapkan semakin akuntabel sehingga program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (aj)
