BOJONEGORO – Arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2027 mulai menemukan kepastian.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna, Jumat (13/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Bukan hanya menyelesaikan proses penganggaran, persetujuan bersama ini juga menjadi pijakan dalam menentukan program prioritas yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebelum persetujuan ditetapkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda APBD 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bojonegoro atas kontribusi, masukan, serta berbagai pertimbangan selama proses pembahasan APBD 2027.
“Tercapainya kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi dan kerja bersama yang mempertimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, hingga perubahan kebijakan pemerintah pusat,” ungkap Bupati.
Wahono menegaskan bahwa persetujuan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administrasi.
Keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Persetujuan bersama ini kita tempatkan sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk melangkah dengan komitmen yang sama, yaitu pembangunan yang berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Wahono.
Dia juga mengingatkan bahwa penyusunan APBD 2027 harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi Kabupaten Bojonegoro.
“Tantangan pembangunan ke depan dinilai semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.
Namun, di sisi lain, pengelolaan keuangan harus tetap dilakukan secara cermat agar seluruh program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Karena itu, Bupati meminta agar setiap rupiah dalam APBD diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat jelas dan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain menekankan ketepatan alokasi anggaran, Setyo Wahono juga menyoroti pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Seluruh OPD diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memastikan program yang dijalankan menghasilkan capaian yang terukur.
Program pembangunan harus disusun secara tepat sasaran, efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, anggaran daerah tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan, melainkan benar-benar diwujudkan melalui hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Bupati juga meminta seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro segera menindaklanjuti hasil persetujuan bersama tersebut melalui tahapan penyempurnaan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, DPRD diharapkan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan anggaran tetap berada pada jalur kebijakan dan prioritas yang telah disepakati.
“Semoga sinergi dan kebersamaan ini senantiasa terpelihara dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” pungkasnya.
Dengan disepakatinya Raperda APBD 2027, Pemkab dan DPRD Bojonegoro kini memiliki landasan bersama untuk melanjutkan proses penganggaran menuju tahap berikutnya.
Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga dapat direalisasikan secara optimal. (aj)
