BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang dipicu cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun strategi penanganan melalui Forum Group Discussion (FGD) Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 yang digelar selama dua hari, Kamis hingga Jumat (16–17 Juli 2026), di Productive Room, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Forum tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah, instansi teknis, hingga pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyusunan dokumen kontingensi yang akan menjadi pedoman dalam menghadapi kondisi darurat bencana di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa daerah yang dipimpinnya menghadapi sejumlah ancaman ekologis dan geografis yang tidak bisa dianggap remeh.
Mulai dari potensi aktivitas Sesar Kendeng, ancaman banjir di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan, hingga dampak perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem, kekeringan dan angin puting beliung.
Menurut Bupati, seluruh potensi risiko tersebut harus dipetakan secara detail agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan langkah mitigasi maupun pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadikan hasil pemetaan risiko sebagai acuan utama dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) serta pembangunan sistem mitigasi berbasis teknologi.
“Mulai dari kawasan yang berpotensi terdampak Sesar Kendeng, wilayah sepanjang Bengawan Solo, hingga daerah yang rawan bencana harus dipetakan secara menyeluruh. Setelah itu, pembangunan infrastruktur pendukung dan pemanfaatan teknologi harus segera diwujudkan,” ujar Setyo Wahono.
Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini sebagai langkah utama menyelamatkan masyarakat ketika potensi bencana muncul.
Menurutnya, seluruh perangkat komunikasi yang tersedia di tingkat desa harus dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari sirene, radio komunikasi, media sosial, hingga berbagai saluran informasi lainnya.
Dengan demikian, informasi kebencanaan dari BMKG maupun BNPB dapat diterima masyarakat secara cepat sehingga proses evakuasi maupun langkah penyelamatan dapat dilakukan lebih awal.
Selain teknologi, Setyo Wahono menilai keberhasilan mitigasi bencana sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor.
Dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, relawan kebencanaan, hingga pemerintah desa memperkuat sinergi agar kesiapan sumber daya manusia dan peralatan selalu berada dalam kondisi optimal.
Kolaborasi tersebut dinilai penting terutama saat menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat, termasuk proses evakuasi warga terdampak.
Tak hanya fokus pada banjir dan cuaca ekstrem, Bupati juga meminta pemerintah mulai memetakan sumber-sumber air baru di wilayah yang rutin mengalami kekeringan.
Dirinya turut menyoroti menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian serta perlunya mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap kawasan industri minyak dan gas, khususnya di wilayah Ring 1.
“FGD ini harus menghasilkan rekomendasi yang nyata, aplikatif, dan dapat langsung dijalankan. Kita juga perlu memperkuat kolaborasi dengan BMKG dan BNPB agar solusi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, melainkan menjadi pedoman operasional dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Menurutnya, dokumen tersebut akan memuat pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan masing-masing instansi ketika status tanggap darurat ditetapkan.
“Dokumen kontingensi ini adalah komitmen bersama. Di dalamnya telah diatur secara jelas siapa yang bertugas, kapan harus bergerak, dan bagaimana mekanisme koordinasi saat kondisi darurat terjadi,” ujar Heru.
Melalui penyusunan rencana kontingensi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat semakin meningkat sehingga dampak bencana akibat cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, maupun ancaman geologis dapat diminimalkan secara efektif. (aj)
