BOJONEGORO – Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 di tengah tantangan menurunnya alokasi Dana Desa.
Hal itu dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Desa sekaligus pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 yang digelar di Balai Desa Sidomulyo, Rabu (1/7/2026).
Forum tersebut menjadi langkah awal pemerintah desa dalam menentukan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun depan, menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang mengalami penurunan cukup signifikan.
Kepala Desa Sidomulyo, Hari Agus Sugiharto, mengungkapkan bahwa berkurangnya Dana Desa menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.
Ia menjelaskan, apabila pada tahun-tahun sebelumnya Desa Sidomulyo memperoleh Dana Desa hingga miliaran rupiah, kini jumlah yang diterima hanya sekitar Rp300 juta.
Penurunan itu diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan seiring adanya kebijakan pemerintah pusat terkait Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, berkurangnya Dana Desa hingga sekitar 75–80 persen memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk menyusun kembali skala prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Sebagai kepala desa tentu kami memiliki visi dan misi pembangunan. Namun dengan kondisi anggaran yang jauh berkurang, kami harus melakukan efisiensi dan menyesuaikan seluruh program. Masyarakat juga perlu memahami bahwa penurunan Dana Desa ini berdampak pada pembangunan fisik yang tidak bisa lagi dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Hari Agus Sugiharto.
Meski demikian, ia memastikan pembangunan desa tidak akan berhenti.
Pemerintah Desa Sidomulyo tetap berkomitmen menjalankan program-program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat meski dalam skala yang lebih terbatas.
“Kami tetap berupaya agar pembangunan terus berjalan sesuai kemampuan keuangan desa. Memang tidak sebesar sebelumnya, tetapi program prioritas tetap kami laksanakan,” tambahnya.
Hari Agus juga menegaskan bahwa berbagai kebutuhan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Desa.
Pemerintah desa akan terus berupaya mencari dukungan dari berbagai sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Pendamping Desa Kecamatan Kedungadem, Misbakhul Munir, menjelaskan bahwa Musdes tersebut merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2027 yang nantinya menjadi dasar penyusunan APBDes.
Dia mengatakan, pembentukan Tim Penyusun RKP bertujuan menghimpun seluruh aspirasi masyarakat agar setiap usulan dapat dipetakan berdasarkan tingkat urgensi serta kemampuan anggaran yang dimiliki desa.
“Semua usulan masyarakat akan dikumpulkan melalui Tim Penyusun RKP. Nantinya tidak seluruhnya harus dibiayai Dana Desa. Sebagian usulan juga bisa diperjuangkan melalui anggaran pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun sumber pendanaan lainnya sesuai regulasi,” jelas Misbakhul Munir.
Dirinya menambahkan, Tim Penyusun RKP Desa akan beranggotakan 11 orang yang dipimpin unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Komposisi tim juga mengakomodasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen sebagai bagian dari prinsip pembangunan desa yang partisipatif.
Melalui pembentukan tim tersebut, Pemerintah Desa Sidomulyo berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat tersusun secara sistematis sehingga program pembangunan tahun 2027 tetap dapat berjalan efektif meski di tengah keterbatasan anggaran.
Musdes ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih selektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak demi menjaga keberlanjutan pembangunan Desa Sidomulyo di masa mendatang. (aj)
