BOJONEGORO – Ribuan karyawan yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026).
Kehadiran massa dalam jumlah besar dengan iringan suara pengeras yang menggema membuat suasana di sekitar kawasan DPRD Bojonegoro menjadi ramai dan penuh semangat.
Sejak pagi, para peserta aksi berdatangan secara tertib dan terorganisir.
Mereka membawa satu tujuan utama, yakni menyampaikan aspirasi agar Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan oleh pemerintah.
Karena jumlah peserta yang mencapai ribuan orang, aparat dan petugas keamanan tidak mengizinkan massa masuk ke halaman gedung DPRD Bojonegoro.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menjaga ketertiban dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Di depan gedung DPRD Bojonegoro, massa disambut sejumlah anggota dewan, di antaranya Mitro’atin, Sahudi, Lasmiran, Sally Atyasasmi, dan Sudiyono.
Kehadiran para wakil rakyat tersebut menjadi ruang dialog antara peserta aksi dan DPRD.
Dalam orasinya, para demonstran menegaskan bahwa Program MBG memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Menurut mereka, program tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Selain meminta program tetap berjalan, massa juga menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat dan memiliki manfaat langsung bagi anak-anak.
Kedua, para peserta aksi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan korupsi yang terjadi dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran program MBG.
Mereka menuntut proses hukum dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Ketiga, massa mendesak Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, mulai dari rantai pasok bahan makanan, proses pengolahan di dapur penyedia, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kualitas gizi dan keamanan makanan yang diterima penerima manfaat.
Keempat, mereka meminta adanya keterlibatan publik dalam pengawasan program.
Masyarakat, akademisi, mahasiswa, hingga para ahli gizi diharapkan diberi ruang untuk ikut memantau distribusi dan kualitas menu makanan agar sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tepat sasaran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin menyampaikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan massa akan diterima dan menjadi perhatian DPRD.
Ia juga berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan. DPRD akan meneruskan aspirasi ini ke tingkat pusat agar suara masyarakat Bojonegoro dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Mitro’atin di hadapan ribuan peserta aksi.
Aksi berlangsung tertib hingga selesai, massa berharap tuntutan yang mereka suarakan dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga Program Makan Bergizi Gratis tetap berlanjut dengan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (aj)
