BOJONEGORO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 digelar di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, perwakilan masyarakat, serta jajaran DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Hadir langsung dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, yang memberikan sejumlah penekanan penting terkait arah pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Abdulloh Umar menegaskan bahwa Musrenbangcam merupakan forum strategis untuk menampung dan menyaring aspirasi masyarakat, yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBD.
“Musrenbang ini bukan sekedar formalitas. Di sinilah aspirasi desa dan masyarakat ditata, dipilih, dan diprioritaskan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Ketua DPRD meminta pemerintah desa dan masyarakat menentukan skala prioritas pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.
Ia mencontohkan pentingnya menilai manfaat jangka panjang suatu proyek, bukan sekedar kepentingan wilayah administratif.
Menurutnya, pembangunan seperti jalan penghubung antar desa atau jembatan harus dilihat dari dampak ekonominya, terutama bagi sektor pertanian.
Infrastruktur yang mendukung akses ratusan hektare lahan pertanian dinilai jauh lebih strategis meskipun berada di wilayah desa lain.
“Jangan dilihat hanya batas desa. Kalau manfaatnya dirasakan banyak warga dan mempercepat distribusi hasil pertanian, itu layak diprioritaskan,” ujarnya.
Namun demikian, Umar juga mengingatkan adanya regulasi yang membatasi jenis bantuan keuangan desa, sehingga perencanaan harus disusun secara matang agar tidak berbenturan dengan aturan.
Dalam forum tersebut, Abdulloh Umar juga menyinggung kondisi geografis wilayah Kepohbaru yang memiliki karakteristik berbeda-beda antar desa.
Dia menekankan pentingnya data yang valid dalam proses perencanaan, termasuk panjang dan kondisi jalan desa yang mencapai ribuan kilometer secara keseluruhan.
Dirinya meminta agar proses verifikasi data dilakukan secara cermat, sehingga program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
Selain infrastruktur, Ketua DPRD Bojonegoro juga menyoroti ketahanan pangan sebagai program strategis nasional yang wajib didukung hingga tingkat desa.
Ia menegaskan bahwa tidak ada negara yang kuat tanpa kemandirian pangan.
Menurutnya, penguatan koperasi desa merah putih (KDMP) menjadi salah satu kunci utama dalam menopang ekonomi masyarakat, terutama dalam pengelolaan hasil pertanian dan pemasaran produk desa.
“Koperasi desa ini ke depan akan menjadi tulang punggung ekonomi. Pengelolaannya harus serius, profesional, dan benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.
Abdulloh Umar juga menyinggung rencana pembangunan embung berskala besar di wilayah Kepohbaru sebagai bagian dari solusi ketahanan air dan pertanian.
Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap kajian teknis, perizinan, serta kemungkinan pembebasan lahan.
Dengan mempertimbangkan tahapan perencanaan, ia memperkirakan realisasi pembangunan baru dapat dilakukan paling cepat pada tahun 2028.
“Ini bukan proyek instan. Semua harus melalui kajian matang agar manfaatnya maksimal dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar berharap Musrenbangcam Kepohbaru dapat menghasilkan usulan yang berkualitas, realistis, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (aj)
