BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus gencar membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan bronjong di berbagai penjuru daerah. Namun, di tengah gencarnya pembangunan itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor Bojonegoro menegaskan siap turun tangan mengawal agar tak ada penyimpangan sedikit pun.
Ketua DPD KPK Tipikor Bojonegoro, Amir Fatah, menegaskan pihaknya akan memantau ketat setiap proyek fisik yang digarap di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono.
Ia menilai, di balik gencarnya pembangunan, selalu ada potensi penyimpangan jika tidak diawasi dengan serius.
“Kami dukung penuh program pembangunan Bupati. Tapi kami juga tidak ingin proyek ini jadi ajang bancakan. Anggaran harus tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat langsung ke rakyat,” tegas Amir Fatah, Senin (3/11/2025).
Amir menambahkan, kontraktor pelaksana wajib bekerja profesional dan bertanggung jawab. Dia mengingatkan agar tidak ada permainan material, markup volume, atau proyek yang asal jadi. Pengawasan yang kuat disebutnya penting agar jargon “Bojonegoro Bahagia, Makmur, Membanggakan (BBMM)” tak hanya jadi slogan.
Selain soal infrastruktur, Amir Fatah juga menyoroti program pengentasan kemiskinan Gayatri yang diinisiasi Pemkab Bojonegoro.
Dirinya berharap program tersebut tidak hanya berhenti di seremoni dan pelatihan, melainkan benar-benar menyentuh warga miskin secara nyata.
“Kami tidak ingin ada program bagus di atas kertas tapi mandek di lapangan. Semua harus berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Menurut Amir, pengawasan sosial masyarakat dan lembaga kontrol seperti KPK Tipikor sangat penting, terutama untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara efisien dan tanpa praktik korupsi.
Pihaknya menegaskan, KPK Tipikor akan terus melakukan pemantauan, investigasi, dan pelaporan publik bila ditemukan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Bojonegoro.
“Kami akan pastikan, semua proyek berjalan sesuai spesifikasi dan bebas korupsi. Jangan ada yang coba-coba bermain dengan uang rakyat,” tandasnya.
Dengan sinergi antara Pemkab Bojonegoro dan lembaga kontrol sosial, Amir Fatah optimistis pembangunan bisa berjalan lebih bersih, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Namun, ia juga menegaskan, jika ada pihak yang mencoba bermain-main, KPK Tipikor tak akan tinggal diam. (aj)
