BOJONEGORO — Warga Desa Butoh, Kecamatan Sumberrejo, dibuat bingung dengan kemunculan proyek pembangunan tebing bronjong di aliran Sungai Pohwates yang misterius.
Proyek itu berdiri tanpa papan nama, tanpa sosialisasi, dan tanpa kejelasan siapa yang mengerjakan. Seolah muncul dari bayangan, proyek ini menjelma “siluman” di tengah gencarnya seruan transparansi publik.
Ironisnya, hingga berita ini ditayangkan, tidak ada satu pun dinas di Kabupaten Bojonegoro yang berani mengaku bertanggung jawab. Padahal, proyek fisik semacam ini jelas menggunakan uang rakyat, dan semestinya terbuka untuk diketahui publik.
Langkah media untuk menelusuri proyek tersebut justru menyingkap kekacauan koordinasi antar instansi.
Ketika dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada 30 Oktober 2025, Kabid Dinas Sumber Daya Air (SDA) Bojonegoro dengan tegas membantah keterlibatan pihaknya.
“Itu bukan di paket kami,” balasnya singkat.
Tak berhenti di situ, awak media mencoba menggali keterangan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro. Namun hasilnya juga tak memuaskan.
“Kami hanya menampung aspirasi warga. Yang melaksanakan itu Dinas SDA,” ujar salah satu pegawai BPBD lewat sambungan telepon pribadi.
Pernyataan yang saling bertolak belakang ini membuat publik semakin bingung. Dua dinas saling lempar tanggung jawab, sementara proyek tetap berjalan entah dengan dana siapa dan atas perintah siapa.
Salah satu perangkat Desa Butoh pun turut buka suara. Ia mengaku tidak tahu menahu soal proyek tersebut dan tidak pernah diajak berkoordinasi.
“Kami tidak pernah diberi tahu, tidak ada sosialisasi apa pun,” ujarnya.
Bagi warga, ini bukan sekedar proyek tanpa izin, ini adalah bentuk penghinaan terhadap otonomi desa. Bagaimana mungkin pembangunan yang berdiri di wilayah mereka dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Kemarahan publik turut disuarakan oleh aktivis masyarakat Bojonegoro, Bambang, yang menyebut proyek bronjong tanpa papan nama ini sebagai “tamparan keras bagi pemerintahan daerah”.
“Ini bukti nyata lemahnya pengawasan. Kalau dibiarkan, praktik seperti ini akan terus menggerogoti keuangan daerah dan menghancurkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Bambang mendesak Bupati Bojonegoro segera turun tangan untuk mengusut tuntas proyek siluman ini. Ia menilai sudah saatnya pejabat yang bermain-main dengan anggaran publik diberi sanksi tegas.
Kasus proyek bronjong misterius ini menjadi alarm keras bagi Bojonegoro. Jika proyek “hantu” seperti ini terus dibiarkan, bukan mustahil akan bermunculan lagi proyek-proyek serupa yang hanya menjadi ladang bancakan anggaran.
Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat. Bojonegoro tak boleh terus dibiarkan menjadi “sarang proyek siluman” yang menelan uang rakyat tanpa jejak.
Kini bola panas ada di tangan Bupati Bojonegoro, apakah akan membongkar kebenaran atau justru membiarkan “hantu anggaran” terus berkeliaran di bawah tebing Sungai Pohwates. (aj)
