LAMONGAN – Meski Pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja meresmikan gedung baru tiga lantai di RSUD Karangkembang Babat pada Rabu (30/4/2025), kenyataannya tantangan layanan kesehatan di daerah ini masih jauh dari kata tuntas.
Gedung anyar ini menambah kapasitas menjadi 36 tempat tidur, namun di tengah sorotan publik, muncul pertanyaan besar, apakah penambahan ini cukup menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, menyebut pembangunan ini sebagai bagian dari transformasi kesehatan di Lamongan.
Ia bahkan mengklaim usia harapan hidup warga meningkat hingga 75 tahun.
Namun, sejumlah warga menyangsikan apakah lonjakan angka itu benar-benar mencerminkan kualitas layanan yang mereka rasakan di lapangan.
Program Laserku (Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah) digembar-gemborkan telah menjangkau 1.300 orang.
Tapi bila dibandingkan dengan total populasi Lamongan, angka ini terlihat kecil dan menimbulkan kesan bahwa layanan masih belum merata.
Tambahan rencana peresmian RSUD Ki Ageng Brondong di wilayah pantura pun dinilai oleh pengamat kesehatan sebagai “langkah tambal sulam” yang belum menyentuh akar persoalan sistemik.
Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 110.360 warga mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari Februari hingga April 2025.
Meski disebut sebagai lonjakan antusiasme, sebagian pihak menilai ini justru mengindikasikan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi kesehatan mereka bukan semata kepercayaan terhadap sistem.
Lamongan memang naik peringkat menjadi yang ketiga di Jawa Timur dalam jumlah peserta PKG.
Namun, fakta bahwa masih ada sekitar 77% warga yang belum ikut serta menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sosialisasi dan cakupan program kesehatan yang dijalankan.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Herwidhiyah Sidayatri, menyatakan ada kenaikan 48.000 peserta PKG dari bulan sebelumnya.
Namun, di balik angka itu, warga masih banyak mengeluhkan antrean panjang, keterbatasan tenaga medis, dan pelayanan yang dianggap lambat di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Dengan semua dinamika ini, wajah layanan kesehatan Lamongan tampaknya masih memerlukan lebih dari sekadar gedung megah yaitu perbaikan menyeluruh pada sistem, distribusi tenaga medis, dan aksesibilitas layanan yang nyata di tengah masyarakat. (Bup)
