Kota Batu – Dalam rangka membangun sinergitas dalam mendukung Iiterasi akses keuangan serta mendorong secara masif agar masyarakat mendapat akses keuangan secara luas, Pemerintah Kota Batu menggelar Hight Level Meeting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 bertempat di Hotel Senyum, Kota Batu, selasa (8/8/2023).
Kegiatan yang menghadirkan narasumber Kepala OJK Malang, Sugiarto dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Dedy Prasetyo serta Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu, M Chori.
Kegiatan dengan tema Sinergitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Batu dalam Mendukung Literasi Akses Keuangan serta Tantangan yang Dihadapi, menghadirkan 100 orang peserta terdiri dari Kepala Perbankan Kota Batu, Lurah dan Kepala Desa se-Kota Batu, Ketua BUMDes, dan Ketua Kelompok Tani Wanita di Kota Batu, bertujuan untuk mendorong akses keuangan ke seluruh lini sebagai keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, berharap pertemuan ini akan menjadi sarana untuk mensosialisasikan literasi keuangan secara masif ke seluruh masyarakat, hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, diberbagai sektor.
“Kita berharap kegiatan ini akan berdampak membuka akses keuangan kepada masyarakat secara masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian akan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi” jelasnya.
Terutama, lanjut Aries, mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis digital, tidak ada lagi transaksi manual dan peningkatan akses kredit. Terutama NPL (Non Performing Loan) Kota Batu dinilai Otoritas Jasa Keuangan (0JK) sangat rendah artinya tingginya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan kredit dan kecil terjadinya kredit macet. “NPL kita termasuk rendah artinya kredit bagus kesadaran masyarakat sangat tinggi,”
Sementara itu, Kepala 0JK Malang, Sugiarto, menjelaskan jika Presiden RI menargetkan literasi keuangan lebih tinggi lagi, dan daerah wajib membentuk TPAKD. Salah satu tugas TPAKD adalah agar lebih agresif dan aktif dalam penguatan percepatan keuangan daerah dengan target 90% di akhir tahun 2024. Terutama, mendorong UMKM di Kota Batu untuk memanfaatkan perbankan Malang Raya lebih maksimal lagi.
“Di Kota Batu, Perbankan menyalurkan kredit ke UMKM mencapai 50%. Dan hanya ada 28 pengaduan ke 0JK. Artinya literasi keuangan di Kota Batu sudah berjalan, namun perlu kita dorong untuk lebih meningkat lagi,” ucapnya.
“Ada 4 sektor permintaan kredit tertinggi yaitu di sektor perdagangan, pinjaman multi guna, sektor makanan dan minuman dan pertanian,” tambahnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bl Malang, Dedy Prasetyo menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam transaksi keuangan. Terutama pola perubahan usai Pandemi Covid 19, pola transaksi cenderung online dari pada offline. Sementara itu, pemerintah dan perbankan sendiri, telah menerapkan berbagai layanan aplikasi online yang lebih memudahkan bagi masyarakat. Termasuk Kota Batu telah menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sehingga pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Berdasar survei terakhir Indek ETPD Kota Batu mengalami peningkatan. Termasuk program unggulan antara lain menggalakan pelaporan pajak, penyediaan kanal digital dalam pembayaran pajak, optimalisasi sistem aplikasi digital. Tentunya dengan ETPD akan berkontribusi positif dalam meningkatkan PAD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Kota Batu, Thomas Wunang, Kepala Bank Himbara Kota Batu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Kepala Cabang Pegadaian, dan Pimpinan OPD Kota Batu. (Red)
