BOJONEGORO – Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro (HJB) ke-349 yang digelar di Alun-alun Bojonegoro, Selasa (20/10/2026), menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah mengikuti momentum peringatan tersebut dengan membawa pesan penting mengenai keberlanjutan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, serta pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Mengusung tema “Berdaya Saing dan Bertransformasi Menuju Bojonegoro Bahagia, Makmur dan Membanggakan,” peringatan HJB ke-349 menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Peringatan ini juga beriringan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pembangunan Bojonegoro membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pelaku usaha, buruh, mahasiswa, seniman, budayawan, insan pers, dan masyarakat luas.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai program pembangunan tidak berhenti pada pencapaian angka statistik, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan dalam peringatan HJB ke-349 adalah penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutan, tingkat kemiskinan Bojonegoro turun dari 11,49 persen pada 2025 menjadi 10,69 persen pada 2026.
Penurunan ini menjadi indikator perkembangan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Capaian lainnya terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada 2025, IPM Bojonegoro mencapai 73,74, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 73,54.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 tercatat mencapai 5,86 persen, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 3,20 persen.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 3,90 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target RPJMD sebesar 4,31 persen.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata.
Terlebih, pengurangan dana transfer ke daerah menuntut pemerintah mengelola anggaran secara lebih cermat dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antardaerah.
Data yang dipaparkan dalam sambutan menyebutkan, pembangunan jalan kabupaten pada 2025 mencapai 33,645 kilometer.
Sementara itu, pembangunan jalan sepanjang 22,499 kilometer masih dalam proses pengerjaan pada 2026.
Pembangunan jalan poros desa juga dilaporkan mencapai 157,6 kilometer.
Di sektor jembatan, dari total 2.277 jembatan, sebanyak 241 unit dibangun pada 2025 dan 143 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan pada 2026.
Pembangunan tersebut diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi warga di wilayah perdesaan.
Infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga mampu mendorong aktivitas usaha dan produktivitas masyarakat desa.
Sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur, Bojonegoro terus memperkuat sektor pertanian, produksi padi pada 2025 tercatat mencapai 879.685 ton.
Untuk menunjang produktivitas petani, pemerintah membangun saluran usaha tani sepanjang 23.820 meter dan jaringan irigasi sepanjang 1.150 meter.
Pembangunan tersebut diharapkan membantu memperlancar akses menuju lahan pertanian, mendukung pengelolaan air, serta memudahkan distribusi hasil panen.
Bojonegoro juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi nasional dengan kontribusi hampir 30 persen terhadap produksi minyak nasional.
Potensi di sektor energi dan pertanian ini menjadi modal besar bagi daerah untuk memperkuat perekonomian.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan potensi tersebut mampu menciptakan nilai tambah, memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro turut memperkuat layanan dasar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dilaporkan mencapai 99,07 persen.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dan integrasi rekam medis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.
Sementara itu, akses pendidikan didukung melalui program angkutan pelajar gratis.
Sebanyak 113 armada beroperasi pada 12 rute dengan layanan bagi sekitar 9.300 pelajar setiap hari.
Program beasiswa pendidikan tinggi juga diberikan kepada 6.853 mahasiswa melalui berbagai skema bantuan.
Berbagai upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan dunia kerja sekaligus mendukung transformasi ekonomi daerah.
Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu perhatian dalam agenda pembangunan Bojonegoro.
Pemerintah daerah mendorong investasi sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.
Dalam sambutannya, Bupati Wahono menyampaikan bahwa PT Shou Fong Lastindo akan membuka 3.000 lapangan kerja baru di Kabupaten Bojonegoro.
Rencana tersebut diharapkan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Selain mendorong investasi, pemerintah juga memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan melalui fasilitasi pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian.
Dari target 93.879 orang pada 2026, realisasi perlindungan hingga triwulan III mencapai 83.655 orang atau 89,11 persen.
Pemerintah juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di antaranya Gayatri, Domba Kesejahteraan dan Kolega.
Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga dan memperluas sumber penghasilan masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur dasar, pemerintah daerah melanjutkan pembangunan berbagai fasilitas publik pada 2026.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi penyediaan akses air bersih, pembangunan Pasar Kota Bojonegoro, serta penataan alun-alun dan taman kota.
Menjelang akhir tahun, pemerintah juga menargetkan sejumlah program lanjutan, termasuk pengembangan rumah sakit unggulan kesehatan jiwa, pembangunan fasilitas panti lansia, kelanjutan program bagi 5.770 keluarga penerima manfaat, serta perluasan akses listrik.
Program tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas umum.
Pelaksanaan program secara tepat sasaran menjadi faktor penting agar anggaran pembangunan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Peringatan HJB ke-349 menjadi momentum untuk melihat kembali capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian.
Penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta rencana pembukaan ribuan lapangan kerja menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Bojonegoro.
Di sisi lain, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja dan penguatan konektivitas antar wilayah tetap menjadi tantangan yang harus dijawab secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dunia usaha, komunitas, insan pers dan masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat yang luas.
Melalui kolaborasi dan pengelolaan program yang tepat, Bojonegoro diharapkan mampu memperkuat daya saing sekaligus menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat dari perkotaan hingga pelosok desa.
Upacara Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-349 pun menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi, tetapi juga terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kesejahteraan dan semakin meratanya manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. (aj)
