BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pembangunan yang tepat sasaran.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), digelar Desk Pemeriksaan Data e-Walidata SIPD RI selama dua hari, 16–17 Juli 2026, dengan melibatkan seluruh produsen data dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data pembangunan daerah yang dikelola melalui aplikasi e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yakni akurat, lengkap, mutakhir, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah mendapatkan pendampingan langsung terkait proses pengisian data, verifikasi indikator, validasi informasi, hingga penyelarasan definisi operasional.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh instansi memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun dan menyajikan data statistik sektoral.
Desk pemeriksaan ini juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja pemerintah daerah, evaluasi program, hingga penyempurnaan layanan publik berbasis data.
Pendampingan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro sebagai Walidata, Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data.
Kolaborasi ketiga institusi tersebut memberikan asistensi kepada seluruh OPD dan kecamatan dalam menyelesaikan berbagai kendala pengelolaan data sektoral.
Dengan demikian, data yang tersaji pada aplikasi e-Walidata SIPD RI benar-benar siap dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Selain meningkatkan kualitas data, kegiatan ini juga mempererat koordinasi antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Sinergi antara Dinkominfo, Bappeda, BPS, OPD dan kecamatan diharapkan mampu mempercepat implementasi pemerintahan digital sekaligus memperkuat penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya pengelolaan data sesuai standar nasional.
Dengan data yang berkualitas, setiap kebijakan pembangunan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (aj)
