BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2026 sebagai langkah strategis menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Jumat (27/3/2026), menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan Bojonegoro di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang.
Musrenbangkab ini dihadiri jajaran Forkopimda Bojonegoro, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Bojonegoro.
Tak hanya itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, instansi vertikal, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga akademisi turut ambil bagian dalam forum strategis ini.
Menariknya, sejumlah daerah tetangga juga ikut hadir, seperti Blora, Ngawi, Tuban, Lamongan, Jombang, dan Nganjuk.
Kehadiran mereka memperkuat sinergi lintas wilayah dalam mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi.
Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya langkah efisiensi dan inovasi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu situasi geopolitik.
“Kondisi ekonomi global saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dampaknya terasa hingga ke daerah, termasuk Bojonegoro. Saya minta seluruh OPD dan BUMD fokus meningkatkan pendapatan, menekan biaya, dan mengedepankan efisiensi,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan, Bupati Bojonegoro mengajak seluruh elemen tetap optimistis menatap masa depan dengan strategi pembangunan yang tepat.
Untuk tahun 2027, Pemkab Bojonegoro menetapkan dua sektor utama sebagai prioritas, yakni pertanian dan kesehatan.
Di sektor pertanian, perhatian difokuskan pada penguatan manajemen tata kelola air guna menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas petani.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan fasilitas layanan rumah sakit.
Hal ini dinilai penting karena kesehatan menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas.
Bupati Wahono juga menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal, melainkan tahapan penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Dia membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif, inovatif, dan solutif.
“Sinergi yang telah terjalin selama ini, khususnya bersama Forkopimda, menjadi kunci agar pembangunan di Bojonegoro tetap berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Pro/aj)
