BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin serius membenahi fondasi data sosial ekonomi sebagai dasar kebijakan pembangunan. Hal itu ditunjukkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar pada Sabtu (13/12/2025) di Sekolah Model Terpadu (SMT) Bojonegoro.
Kegiatan strategis ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang menegaskan pentingnya peran peserta bimtek dalam memastikan keakuratan data sosial ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa peserta bimtek merupakan kader terpilih Program Bojonegoro Membangun, yang menjadi ujung tombak validasi data.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Data yang benar akan melahirkan kebijakan yang tepat. Karena itu, DTSEN menjadi pondasi penting pembangunan Bojonegoro ke depan,” tegasnya.
Wabup Nurul Azizah memaparkan target besar Pemkab Bojonegoro yang tertuang dalam RPJMD, yang dirangkum dalam lima tekad utama kepala daerah.
Mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penekanan angka pengangguran, hingga penguatan konektivitas wilayah.
Hasilnya mulai terlihat. Berdasarkan data BPS yang dirilis Desember 2025, angka kemiskinan Bojonegoro tercatat turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.
Tak hanya itu, angka stunting juga menunjukkan tren positif. Dari sebelumnya 14,2 persen, kini turun menjadi 12 persen. Atas capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro berhasil meraih insentif fiskal sebesar Rp5,9 miliar, yang akan dialokasikan kembali untuk percepatan penurunan stunting.
“Target kita ke depan, stunting bisa ditekan hingga satu digit,” ujar Wabup optimistis.
Di sektor ekonomi, Wabup menyebut produktivitas padi Bojonegoro kini mencapai 880 ribu ton, melampaui Kabupaten Ngawi dan mendekati capaian Kabupaten Lamongan. Sementara itu, IPM Bojonegoro naik signifikan dari 72,29 menjadi 73,54.
Menurutnya, seluruh capaian tersebut tidak lepas dari peran data yang valid dan terintegrasi. Oleh karena itu, Pemkab Bojonegoro berkomitmen menerapkan pemasangan stiker keluarga miskin berbasis data valid sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiyati, menegaskan bahwa data merupakan elemen penting, terutama di sektor kesehatan.
DTSEN menjadi dasar utama dalam pemetaan jaminan kesehatan, intervensi gizi, penanganan stunting, hingga pengembangan program kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan DTSEN mengacu pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Permensos Nomor 3 Tahun 2025, serta Permendagri terkait kader pemberdayaan masyarakat.
2.580 Peserta Dilatih Selama Empat Hari
Selama empat hari pelaksanaan, Pemkab Bojonegoro melatih 2.580 peserta, yang terdiri dari sekretaris desa dan kelurahan, operator SIKS-NG, perangkat desa, kepala dusun, hingga ketua RT.
Bimtek dibagi dalam empat angkatan dan difasilitasi oleh 30 fasilitator dari BPS serta 45 fasilitator kesehatan desa. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 13–16 Desember 2025, dengan pembagian kelas menyesuaikan ketersediaan narasumber.
Pemkab Bojonegoro berharap, hasil bimtek ini mampu menghasilkan data DTSEN yang valid, akurat, dan siap digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan program pembangunan tahun 2026. (aj)
