BOJONEGORO – Upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan terus menunjukkan hasil positif di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Minggu (7/12/2025) di Jalan P. Mas Tumapel, tiga desa kembali dinyatakan lolos sebagai Partisipan Perluasan Desa Antikorupsi.
Tiga desa tersebut adalah Desa Kauman (Kecamatan Bojonegoro), Desa Tlogorejo (Kecamatan Kepohbaru), dan Desa Sambiroto (Kecamatan Kapas).
Ketiganya menerima penghargaan resmi sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat dalam memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan desa.
Program perluasan Desa Antikorupsi ini merupakan inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur.
Melalui kolaborasi tersebut, desa-desa terpilih mendapatkan pendampingan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono, menyampaikan bahwa keberhasilan Bojonegoro tidak lepas dari pengalaman dua tahun berturut-turut membina desa percontohan antikorupsi tingkat nasional.
“Pengalaman dua tahun berturut-turut sukses membina Desa Antikorupsi secara nasional menjadi modal penting. Tahun 2025 ini, gerakan tersebut kembali diperluas,” ungkapnya.
Sejak 2023, Kabupaten Bojonegoro memang konsisten mengukir prestasi. Desa Plesungan (Kecamatan Kapas) mendapat predikat Juara II Desa Antikorupsi Jawa Timur. Disusul tahun 2024, Desa Kedungsumber (Kecamatan Temayang) berhasil masuk nominasi terbaik tingkat nasional versi KPK.
Dengan tambahan tiga desa baru di tahun 2025, kini total lima desa di Bojonegoro telah berstatus sebagai Desa Antikorupsi.
Program Desa Antikorupsi sendiri bertujuan memperkuat pencegahan korupsi mulai dari tingkat pemerintahan desa.
Melalui penerapan sistem tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, serta penguatan nilai integritas, desa diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sekaligus mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan berkelanjutan. (aj)
