BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, serta penguatan ekonomi berbasis lokal.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (12/11/2025).
Dalam paparannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
“APBD merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang efektif, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program pembangunan harus benar-benar memiliki manfaat nyata,” ujar Setyo Wahono.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD Bojonegoro.
Menanggapi pandangan fraksi terkait potensi pendapatan daerah, Bupati mengakui bahwa tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri, terutama akibat penurunan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Namun, kondisi itu justru dijadikan momentum oleh Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat ekonomi desa dan potensi lokal.
“Kami terus mendorong optimalisasi pajak daerah, penegakan hak wajib pajak, serta inovasi dalam identifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah,” tegasnya.
Terkait belanja daerah, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat sinergi antar perangkat daerah agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan efisien.
“Efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran, tetapi mengalihkan alokasi dari kegiatan kurang produktif ke sektor yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Belanja daerah diarahkan pada program prioritas publik, seperti pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan akses air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan.
Menjawab pandangan Fraksi terkait peningkatan mutu pendidikan, Bupati menegaskan komitmen Pemkab dalam memperkuat belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Program prioritas diarahkan pada, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan fasilitas sekolah dan sarana belajar, perluasan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sosial untuk masyarakat terdampak kekeringan dan kebakaran.
“Kami tidak hanya membangun fisik, tapi juga memperkuat kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masyarakat Bojonegoro,” tambahnya.
Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, termasuk kekeringan dan kebakaran, melalui edukasi publik, peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta penambahan infrastruktur pendukung.
Sementara itu, dalam penanganan kemiskinan, Bupati mengungkapkan bahwa program penanggulangan telah berbasis data terpadu sehingga lebih tepat sasaran.
“Bojonegoro termasuk salah satu daerah yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas upaya penurunan angka kemiskinan yang signifikan di tahun 2025,” ungkapnya.
Mengakhiri penyampaian jawabannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan berpihak pada rakyat.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan masukannya. Mari kita terus bangun Bojonegoro dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata,” pungkasnya. (aj)
