BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat merespons keluhan masyarakat soal dugaan masalah pada bahan bakar jenis Pertalite.
Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), Pemkab bersama tim dari Satreskrim Polres Bojonegoro menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Bojonegoro.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas Pertalite yang dijual di pasaran benar-benar sesuai standar dan tidak merugikan konsumen.
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan juga mengambil sampel Pertalite dari beberapa SPBU untuk diuji di laboratorium.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro, Retno Wulandari, membenarkan kegiatan sidak yang berlangsung pada Senin (27/10/2025).
Menurutnya, langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan warga yang mengeluhkan mesin kendaraan rusak setelah mengisi Pertalite di beberapa SPBU.
“Kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kualitas BBM yang beredar di masyarakat aman. Ini bagian dari upaya melindungi hak konsumen,” jelas Retno saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).
Dari hasil sidak tersebut, tim gabungan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga SBM Area 5 untuk melakukan uji laboratorium terhadap sampel BBM. Pertamina juga langsung membuka layanan pengaduan bagi konsumen yang terdampak.
“PT Pertamina Patra Niaga telah membuka Pos Pelayanan dan Pengaduan Konsumen Terdampak. Warga yang merasa dirugikan dapat melapor dengan membawa KTP, bukti lokasi pengisian BBM, serta nota asli biaya perbaikan kendaraan,” ungkap Retno.
Posko pelayanan tersebut dibuka di beberapa titik, yakni di SPBU Jetak, SPBU Sawunggaling, SPBU tempat terakhir pembelian Pertalite, serta melalui Call Center 135. Layanan dibuka selama tiga hari, 27–29 Oktober 2025, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.
Retno menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus mengawal hasil uji laboratorium dan siap mengambil langkah lanjutan bila ditemukan pelanggaran.
Ia berharap masyarakat tidak resah, sebab pemerintah bersama aparat dan Pertamina terus melakukan pengawasan ketat.
“Kami ingin memastikan kualitas BBM di Bojonegoro benar-benar terjamin dan masyarakat merasa aman dalam bertransaksi,” pungkasnya. (aj)
