BOJONEGORO – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
Kali ini, puluhan siswa dari SMAN 1 Kedungadem, SDN Tumbrasanom, dan MTs Plus Nabawi harus dilarikan ke Puskesmas Kedungadem, Kamis (2/10/2025), setelah mengalami gejala mual, muntah, hingga diare usai menyantap hidangan MBG.
Mendapat kabar tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, langsung mendatangi lokasi untuk memastikan penanganan para korban.
Kedatangannya sekaligus membawa perintah tegas dari Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang meminta agar seluruh pihak segera melaporkan kasus ini kepada BGN Pusat.
“Kalau proses distribusi makanan tidak sesuai aturan, maka dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) harus ditutup. Kami sudah mengingatkan, tetapi kejadian hari ini jelas menunjukkan masih ada yang lalai,” tegas Nurul Azizah di hadapan awak media.
Jumlah SPPG yang sudah berdiri di Bojonegoro total ada 124, menurut Nurul Azizah, belum satupun yang mempunyai Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk memenuhi standar nasional.
Fakta ini menjadi sorotan serius, apalagi insiden keracunan kali ini melibatkan puluhan siswa dari tiga sekolah berbeda sekaligus.
“Kalau tidak ada perubahan, Pemkab akan mengambil langkah tegas. Bapak Bupati sudah menegaskan, SPPG yang menyebabkan keracunan harus ditutup,” lanjutnya.
Lebih parah lagi, pihak sekolah maupun pengelola SPPG disebut telat melaporkan kejadian sehingga memperlambat langkah antisipasi Pemkab. Padahal, menurut Nurul, setiap insiden wajib segera dilaporkan untuk meminimalisir dampak lebih luas.
Berdasarkan penelusuran, dapur SPPG Sidorejo menjadi penyuplai makanan MBG untuk SMAN 1 Kedungadem, sementara dapur SPPG Drokilo memasok makanan untuk SDN Tumbrasanom dan MTs Plus Nabawi. Dua dapur inilah yang kini berada di bawah sorotan tajam Pemkab Bojonegoro.
Wakil Bupati menegaskan, sebelum program MBG dilanjutkan, seluruh dapur penyedia harus dilakukan uji kelayakan dan pemeriksaan kualitas makanan. Hal ini penting untuk mencegah kasus serupa terulang kembali.
Program MBG sejatinya digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi siswa di sekolah. Namun kenyataannya, program ini justru kerap menuai masalah.
Kasus di Kedungadem menambah daftar panjang insiden keracunan massal yang terjadi di Bojonegoro akibat distribusi makanan MBG yang dinilai tidak higienis dan jauh dari standar kesehatan.
Kini, Pemkab Bojonegoro menghadapi tekanan publik untuk benar-benar mengevaluasi sistem MBG, khususnya terkait pengawasan dapur SPPG yang selama ini masih jauh dari layak. (aj)
