LAMONGAN — Ratusan peternak rakyat yang tergabung dalam Perkumpulan Peternak Rakyat (Pejuang FCR) Lamongan akhirnya meluapkan kegelisahannya dengan turun ke jalan.
Usai berorasi di depan Gedung DPRD Lamongan menuntut kepastian regulasi perizinan usaha peternakan, mereka memilih melanjutkan aspirasi ke Gedung SKJ Polres Lamongan, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan dengan Kapolres Lamongan, AKBP Agus Dwi Suryanto, S.I.K., M.H., berlangsung relatif kondusif. Namun di balik suasana yang tampak hangat, aspirasi para peternak masih belum mendapat kepastian konkret.
Mereka menegaskan bahwa regulasi perizinan yang berbelit justru menghambat produktivitas dan kesejahteraan peternak.
“Yang kami butuhkan adalah kepastian hukum dan regulasi yang jelas, bukan sekedar janji pendampingan. Kalau aturannya kabur, bagaimana kami bisa berusaha dengan tenang,” keluh Aminarto, Ketua Pejuang FCR Lamongan.
Sementara itu, Kapolres Agus hanya menekankan komitmennya untuk memberi edukasi dan sosialisasi soal perizinan.
“Kami berkomitmen memberikan pendampingan agar usaha peternakan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Namun janji ini dinilai sebagian peternak masih sebatas wacana, belum solusi nyata.
Fakta bahwa para peternak harus berorasi di DPRD hingga mencari jalur audiensi ke Polres menjadi sinyal kuat bahwa problem regulasi perizinan tidak sederhana.
Kebingungan aturan membuat mereka merasa usaha peternakan rakyat justru dipersulit.
Audiensi memang berakhir damai tanpa gesekan, tetapi banyak pihak menilai pertemuan ini baru sebatas penenang sementara.
Tanpa langkah konkret pemerintah daerah maupun aparat terkait, keresahan peternak Lamongan bisa saja berlanjut.
Situasi ini menjadi bukti bahwa ketidakpastian regulasi masih menjadi momok serius bagi dunia peternakan rakyat di Lamongan.
Para peternak berharap dialog ini bukan sekadar formalitas, melainkan pintu menuju solusi yang nyata. (Bup)
