BOJONEGORO – Pendamping desa di Kabupaten Bojonegoro diminta memperkuat perannya tidak hanya dalam mendukung pembangunan desa, tetapi juga dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pasalnya, koperasi kini dipandang sebagai tulang punggung ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Hal itu menjadi pokok bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di ruang Angling Dharma, Sabtu (27/9/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmuddin, mengungkapkan keberhasilan peningkatan status desa tak lepas dari kiprah pendamping desa.
Sejak 2023, Bojonegoro berhasil keluar dari kategori desa berkembang dengan capaian 262 desa mandiri dan 157 desa maju. Setahun kemudian, jumlah desa mandiri meningkat drastis menjadi 340, sementara sebagian desa maju naik kelas. Hingga 2025, angka itu terus naik hingga mencapai 352 desa mandiri.
“Pendamping desa adalah mitra strategis pemerintah desa. Mereka memastikan program berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu kuotanya harus ditambah,” tegas Machmuddin.
Rakor tersebut juga menghadirkan Prof. Zainuddin Maliki, Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya membangun ekonomi dari desa, sesuai Asta Cita ke-6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Menurutnya, visi Kementerian Desa dan PDT adalah mewujudkan kemandirian desa berkelanjutan untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Salah satu implementasinya adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Koperasi tidak bisa berjalan sendiri. Tantangan utamanya ada di kapasitas SDM. Di sinilah pendamping desa harus hadir, baik untuk pelatihan literasi keuangan maupun membantu penyusunan business plan,” ujarnya.
Prof. Zainuddin juga menekankan pentingnya desa memiliki rencana bisnis sesuai potensi lokal. Dengan begitu, desa punya arah jelas dalam mengembangkan usaha yang menopang pangan sekaligus ekonomi masyarakat.
“Pendamping desa berperan membantu kepala desa dan pengelola koperasi menyusun langkah konkret agar koperasi benar-benar bermanfaat bagi warga,” tambahnya.
Peran KDMP sudah mulai terlihat nyata di Kecamatan Padangan. Kustini, salah satu pendamping desa, menyebut bahwa koperasi di wilayahnya sudah memiliki kantor resmi sejak 31 Agustus lalu.
Koperasi tersebut kini mengelola berbagai unit usaha, mulai dari kerja sama dengan Pertamina untuk distribusi LPG 3 kg, penyediaan pupuk pertanian, minyak goreng, telur, gula, hingga membuka gerai sembako, gudang pupuk, dan pujasera kuliner bersama BUMDes.
“Alhamdulillah, kantor koperasi sudah berdiri. Kini masyarakat bisa merasakan manfaat langsung melalui unit usaha yang dijalankan,” jelas Kustini.
Kehadiran KDMP yang digerakkan bersama pendamping desa menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Dengan pencapaian 352 desa mandiri di tahun 2025, Bojonegoro semakin menegaskan diri sebagai kabupaten dengan komitmen kuat membangun desa dari bawah, berlandaskan gotong royong, inovasi, dan kemandirian. (aj)
