BOJONEGORO – Proyek pelebaran Jembatan Trucuk–Padang di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, terlihat amburadul. Dari hasil pantauan lapangan, pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan pemerintah daerah.
Kondisi fisik proyek terlihat amburadul. Sejumlah bagian pemasangan U-Ditch nampak tidak merata dan bahkan diduga tidak memiliki dasar penopang yang memadai. Hal ini berpotensi membuat konstruksi bergeser dan tidak bertahan lama.
“Besi penyusunnya pun tidak teratur dan jarak antar rangka tidak sesuai ukuran standar. Kalau dibiarkan, bisa sangat membahayakan pengguna jalan,” ungkap seorang warga berinisial SR saat ditemui di lokasi, Jumat (26/9/2025).
Hal yang lebih memprihatinkan, proyek bernilai ratusan juta rupiah ini tidak dilengkapi papan informasi. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat terkait transparansi anggaran.
“Kalau tidak ada papan nama, masyarakat jadi bertanya-tanya. Ini proyek resmi APBD atau proyek siluman, seharusnya ada keterbukaan, termasuk besaran anggaran dan siapa kontraktornya,” tegasnya.
Saat awak media berusaha mengkonfirmasi pihak pelaksana proyek melalui pesan WhatsApp, Agus yang disebut sebagai salah satu pihak terkait tidak memberikan jawaban.
Berdasarkan dokumen tender yang berhasil dikumpulkan tim media ini dari berbagai sumber, proyek pelebaran Jembatan Trucuk–Padang ini dibiayai dari APBD Bojonegoro tahun anggaran 2025 dengan nilai Rp584.932.800,00 dan HPS Rp584.925.082,96.
Pemenang tender tercatat adalah CV MAM Construction yang beralamat di Bojonegoro–Cepu, Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
Namun, kondisi di lapangan justru berbanding terbalik dengan dokumen resmi. Pekerjaan tampak tidak rapi, tidak sesuai spesifikasi teknis, dan jauh dari harapan masyarakat.
Masyarakat setempat mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro melakukan evaluasi serius. Pasalnya, jembatan ini merupakan jalur vital yang setiap hari dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kalau hasil pekerjaan seperti ini dibiarkan, nanti yang rugi masyarakat. Anggaran besar tapi kualitas minim. Pemerintah harus segera turun tangan,” tambah SR.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait soal dugaan proyek asal jadi ini. (aj)
