KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu terus memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Rabu (10/9/2025).
Acara yang mengusung tema “Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel Demi Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik” ini dibuka langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan kewajiban fundamental seluruh aparatur pemerintah.
“Ada tiga hal penting yang harus kita sadari yaitu penyelenggara, pelayanan, dan publik. Publik adalah pengawas paling nyata. Mereka bisa menilai apakah pelayanan kita sudah baik atau masih jauh dari harapan. Karena itu, kita harus terus berani mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas layanan,” tegas Nurochman.
Nurochman juga mengingatkan tantangan birokrasi di era digital yang menuntut keterbukaan informasi. Menurutnya, transparansi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar jargon.
Ia menegaskan agar seluruh perangkat daerah tidak terjebak pada kegiatan seremonial, melainkan fokus pada substansi pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu, RR. Maria Inge, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelayanan publik di Kota Batu terus diarahkan agar semakin prima dan paripurna.
Meski begitu, tantangan masih ada, terutama pada layanan tatap muka yang membutuhkan peningkatan kualitas interaksi langsung dengan masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemkot Batu berharap lahir sinergi kuat antar-stakeholder demi menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sebagai fondasi mewujudkan good governance.
Untuk memperkaya diskusi, rakor ini menghadirkan Dr. Himawan Esty Bagiji, akademisi sekaligus praktisi Hukum Tata Negara Jawa Timur, serta perwakilan Ombudsman Jawa Timur. Kegiatan juga diikuti para Kepala SKPD dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Batu.
Kehadiran para pakar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh aparatur dalam membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar pro rakyat. (Fur)
