BOJONEGORO – Gebrakan besar kembali hadir di Bumi Angling Dharma, Kamis (24/7/2025), Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah bersama Menteri Desa PDTT RI, H. Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, menghadiri acara Rembuk Warga dan Penandatanganan MoU antara Kementerian Desa PDTT dengan Universitas Brawijaya (UB).
Bertempat di kawasan wisata BABO Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, acara ini jadi momentum penting dalam membangun kolaborasi strategis antara pusat, daerah, dan akademisi demi mendorong kemandirian desa berbasis potensi lokal.
Dalam sambutannya, Wabup Nurul Azizah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan tiga prioritas besar yaitu, Menurunkan kemiskinan (saat ini masih 11,69% atau 147.320 jiwa), Meningkatkan IPM, dan Menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa.
Sebagai solusi konkrit, Pemkab Bojonegoro meluncurkan berbagai program pemberdayaan, salah satunya Program GAYATRI yang membagikan 54 ekor ayam petelur, pakan, vaksin dan vitamin selama 3 bulan ke setiap 54.000 KK miskin, bersumber dari Dana Desa (10%) dan APBD senilai Rp90 miliar.
Tak hanya itu, program Best Deker (budidaya lele di depan rumah) dan Domba Kesejahteraan juga digulirkan demi menambah pendapatan masyarakat miskin produktif.
Di sektor pendidikan, fokus utama adalah mengejar ketertinggalan 6.100 warga yang belum lulus SMA lewat program Kejar Paket B dan C.
Sementara di sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) telah menjamin 100% warga Bojonegoro bisa mengakses layanan gratis, ditambah layanan konsultasi via WhatsApp dan jemput bola untuk pasien TBC.
Untuk pertumbuhan ekonomi, UMKM lokal didorong naik kelas, pedagang keliling diberikan bantuan, dan PKL mulai ditata, disokong oleh program padat karya berbasis Bantuan Keuangan Desa (BKD).
Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo juga hadir dan memperkenalkan program unggulan UB: Mahasiswa Membangun Desa (MMD).
Tahun ini, sebanyak 1.000 mahasiswa dari 14 fakultas diterjunkan ke 76 desa di 5 kabupaten, termasuk Bojonegoro.
Di Bojonegoro, mereka ditempatkan di Desa Sidobandung, Ngadiluhur, dan Pilanggedde. Mereka akan memanfaatkan ilmu dan teknologi tepat guna untuk mendorong pembangunan desa dari bawah.
Prof. Widodo juga menyinggung potensi besar Bojonegoro dalam pengembangan sapi perah, karena kebutuhan susu nasional masih 80% bergantung pada impor.
“Dengan potensi lahan dan pakan yang tersedia, Bojonegoro sangat mungkin menjadi sentra produksi susu nasional,” ujarnya.
Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, mengapresiasi program Gayatri dan menilai bahwa Bojonegoro memiliki modal besar menuju swasembada pangan.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi Dana Desa yang setiap tahunnya mencapai Rp40 miliar di Bojonegoro, dan mendorong agar 20% dana tersebut digunakan untuk ketahanan pangan.
Program Desa Wisata, Desa Ekspor, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi fokus Kementerian.
“Tidak ada Bumdes yang dimatikan, tapi unit simpan pinjam bisa dialihkan ke Kopdes yang bisa akses permodalan hingga Rp3 miliar,” ujar Yandri.
Menteri Yandri juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementeriannya membawa visi 3T, Terbaik, Terbanyak, dan Tercepat dalam menghadirkan program ke desa-desa.
Kepala Dinas PMD Jatim, Budi Sarwoto, mewakili Gubernur, melaporkan bahwa Jatim saat ini memiliki 4.037 Bumdes berbadan hukum dari total 6.756 desa, dan 44 kawasan perdesaan aktif, termasuk Sekar, Bojonegoro dengan komoditas unggulan jagung.
Sementara itu, Kepala Desa Sidobandung, Sukijan, berharap dukungan program pertanian seperti pengadaan pupuk dan air bisa ditingkatkan.
Dia juga melaporkan bahwa Bumdes Sidobandung kini punya enam unit usaha, termasuk wisata BABO dan pasar desa.
Acara ditutup dengan optimisme tinggi dari semua pihak, bahwa kolaborasi lintas sektor seperti ini adalah kunci membangun desa dari bawah secara berkelanjutan.
Bojonegoro kini tak hanya bergerak cepat, tapi juga cerdas memanfaatkan setiap peluang demi menyejahterakan warganya. (Prokopim)
