BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam menuntaskan kemiskinan dengan langkah cerdas memperkuat akurasi data langsung dari desa.
Langkah konkret itu diwujudkan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) Semester I yang digelar selama dua hari, 23–24 Juli 2025, di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Pesertanya seluruh sekretaris desa dan operator desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Lewat DAMISDA, setiap desa dan kelurahan diberikan kewenangan penuh untuk memperbarui data kemiskinan secara mandiri dengan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi kondisi sosial ekonomi secara langsung.
Inilah strategi jitu untuk menghasilkan data yang benar-benar valid, faktual, dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan betapa pentingnya data akurat untuk mendukung realisasi program prioritas daerah.
Ia menekankan bahwa dari total APBD 2025 sebesar Rp7,6 triliun, yang benar-benar bisa dikelola saat ini hanya sekitar Rp4,85 triliun. Sisanya bergantung pada realisasi dari dana pusat.
“Pemerintah punya janji pada rakyat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi semua itu tak akan bisa dicapai kalau datanya tidak akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Beragam program strategis pun telah digulirkan untuk menekan angka kemiskinan, seperti, GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri),Bantuan domba kesejahteraan, dan bantuan bibit pertanian.
Sementara itu, untuk mendongkrak IPM, Pemkab Bojonegoro fokus pada perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, sektor UMKM juga terus didorong agar naik kelas dan lebih kompetitif.
Sementara, Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan, menambahkan bahwa saat ini terdapat 54.016 kepala keluarga miskin atau sekitar 145.521 jiwa yang masuk dalam kategori miskin. Untuk itu, pembaruan data secara rutin menjadi keharusan, bukan pilihan.
“Kalau data diperbarui tiap tahun, maka gambaran kondisi warga akan lebih nyata. Ini akan jadi landasan utama dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan tahun 2025 dan rencana kerja 2026,” jelas Gunawan.
Dalam pelatihan ini, para peserta tidak hanya diberikan materi teknis pengisian formulir DAMISDA, tapi juga diajak langsung untuk menyimulasikan validasi data berdasarkan indikator kemiskinan daerah.
Tujuannya agar para aparatur desa lebih siap dalam memproduksi data yang kredibel dan bisa menjadi acuan program yang adil, tepat sasaran, dan berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pemkab Bojonegoro menegaskan, pengentasan kemiskinan bukan soal seberapa banyak bantuan dibagi, tapi seberapa akurat perencanaan yang didasarkan pada data nyata.
Ini adalah wujud dari upaya membangun keadilan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan. (aj)
