SIDOARJO – Suasana politik di Kabupaten Sidoarjo memanas setelah Koalisi Sidoarjo Maju secara tegas menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Mereka menilai Pemkab Sidoarjo gagal menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang terus membebani warga, terutama soal banjir, pengangguran, hingga dugaan korupsi dalam dunia pendidikan.
Koalisi yang digawangi tujuh partai besar Golkar, PDI-P, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, dan PPP melancarkan kritik pedas dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (16/7/2025).
Adam Rusydi, Ketua DPD Golkar Sidoarjo sekaligus juru bicara koalisi, menilai bahwa Pemkab telah kehilangan arah dalam membangun daerah.
“Setiap musim hujan, Sidoarjo masih dikepung banjir di berbagai titik. Ini bukti nyata bahwa penanganannya tidak sistematis dan sama sekali bukan prioritas pemerintah,” tegas Adam lantang.
Bukan hanya soal banjir, Adam juga menyentil program penciptaan 1.000 lapangan kerja baru yang sempat digembar-gemborkan Pemkab Sidoarjo.
Menurutnya, program tersebut tidak lebih dari sekedar slogan politik tanpa dasar akademis yang jelas.
“Kita tidak pernah melihat peta kebutuhan tenaga kerja yang konkret. Ini program asal bunyi, tidak menjawab realita di lapangan,” sambungnya.
Ia juga menyoroti angka pengangguran terbuka di Sidoarjo yang masih tergolong tinggi di antara kabupaten/kota lain di Jawa Timur.
Hal itu menurutnya menjadi cermin kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, Koalisi Sidoarjo Maju menyeret isu korupsi ke tengah rapat. Mereka mengecam keras dugaan praktik curang dan koruptif dalam proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang kerap muncul tiap tahun.
“Pendidikan harusnya adil dan bersih. Tapi kalau masuk sekolah saja harus bayar jalur ‘belakang’, ini pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak kita,” kecam Adam.
Koalisi juga membongkar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukkan kesalahan penganggaran hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Temuan ini memperkuat argumen bahwa pertanggungjawaban APBD 2024 masih jauh dari kata profesional dan akuntabel.
Lebih lanjut, mereka menyebut masih banyak wilayah di Sidoarjo yang belum menikmati pemerataan akses pendidikan dan layanan publik, menunjukkan lemahnya keberpihakan Pemkab terhadap warga di lapisan bawah.
“Di atas kertas semuanya tampak mulus. Tapi realitas di lapangan berbicara lain. Kami tidak akan memberi lampu hijau untuk Raperda yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat,” ujar Adam dengan nada keras.
Koalisi pun secara resmi menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, dan menyatakan bahwa Pemkab Sidoarjo gagal menunjukkan komitmen politik (political will) untuk melakukan perbaikan nyata.
“Kami berdiri untuk rakyat. Dan selama pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan rakyat, kami akan terus menjadi suara kritis,” tutupnya. (Red)
