JAKARTA – Kekacauan yang terjadi dalam acara Job Fair di Bekasi belum lama ini jadi sorotan tajam. Ribuan pencari kerja membludak, berharap menemukan peluang kerja impian.
Namun sayangnya, alih-alih solusi, mereka justru disambut dengan ketidakteraturan dan sistem yang dinilai amburadul.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lewat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES KSPI) angkat bicara soal kejadian tersebut.
Mereka menyebut kericuhan itu bukan sekadar insiden teknis, tapi sinyal bahaya bahwa krisis kesempatan kerja makin akut.
Dimas P. Wardhana, Wakil Presiden FSP FARKES KSPI dan juga Wasekjen KSPI Bidang Informasi dan Komunikasi, menyatakan bahwa animo masyarakat yang begitu besar menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan kerja.
“Tapi kalau sistem pelaksanaannya amburadul, tidak transparan, dan tidak adil, ya wajar kalau terjadi kekacauan. Ini soal kepercayaan publik,” ujarnya, Kamis (29/5/2025).
Di tengah sorotan ini, KSPI menyambut baik langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menghadirkan platform digital bursa kerja.
Tapi mereka juga mengingatkan digitalisasi bukan solusi instan jika tidak dibarengi langkah konkret lainnya.
Berikut poin-poin tuntutan KSPI:
Lapangan kerja yang benar-benar layak dan jelas statusnya – Bukan sekadar lowongan tidak pasti atau kerja informal.
Libatkan serikat pekerja dalam merancang dan mengawasi sistem – demi transparansi dan akuntabilitas.
Akses yang merata – Jangan sampai platform hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu atau wilayah kota saja.
Standar kerja yang adil dan manusiawi – Jangan biarkan sistem digital jadi pintu masuk eksploitasi pekerja.
Tak hanya itu, KSPI juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang rutin ikut serta dalam job fair.
Jangan sampai masyarakat dijanjikan pekerjaan, tapi akhirnya justru terjerumus dalam sistem outsourcing, kerja kontrak jangka panjang, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian.
KSPI siap kawal penuh proses digitalisasi ketenagakerjaan ini, dan menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan buruh dan rakyat pekerja Indonesia.
“Kami terbuka untuk berdialog dan ikut terlibat langsung dalam penyusunan platform digital tersebut. Ini kesempatan memperbaiki sistem ketenagakerjaan kita dari hulu ke hilir,” tegas Dimas. (dms)
