BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Salah satu langkah terobosannya adalah mendorong seluruh pemerintah desa untuk membuka akses data kemiskinan secara luas kepada masyarakat.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan hal ini saat memimpin apel rutin di halaman Pendopo Malowopati, Rabu (23/4/2025).
Ia menekankan bahwa keterbukaan data bukan hanya tentang informasi semata, tapi menjadi upaya strategis untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan program penanggulangan kemiskinan.
“Pesan dari Bapak Bupati usai berkunjung ke Kota Surabaya sangat jelas, data kemiskinan harus bersumber dan disahkan oleh desa, lalu dipublikasikan secara terbuka. Ini bisa dilakukan dengan menempelkan data di balai desa atau tempat umum agar bisa dilihat dan dikoreksi langsung oleh warga,” jelas Wabup Nurul.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
Dengan keterlibatan langsung warga, diharapkan tidak ada lagi data yang tidak akurat atau tidak sesuai kondisi lapangan.
Setelah apel, para pejabat struktural mengikuti forum NGOPI (Ngobrol Bareng Pak Bupati), sebuah wadah informal namun bermuatan isu-isu penting daerah.
Dalam diskusi kali ini, beberapa topik hangat yang dibahas antara lain bantuan duka untuk warga miskin, pengaturan toko modern, distribusi pupuk bersubsidi, serta progres penetapan SK CPNS dan PPPK.
Wabup Nurul juga menekankan pentingnya edukasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi warga miskin.
Melalui program tersebut, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan dana santunan kematian senilai Rp 42 juta bagi peserta yang terdaftar.
Di penghujung acara, Nurul Azizah menyampaikan duka cita atas wafatnya dua sosok penting Bojonegoro, yakni Dyah Ayu Ratna Dewi (anggota DPRD dari Fraksi PKB) dan Nuril Ansori.
“Semoga keduanya mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” ujarnya dengan penuh empati.
Melalui semangat kebersamaan dan prinsip transparansi, Pemkab Bojonegoro terus mendorong reformasi layanan publik yang lebih terbuka dan berpihak kepada kebutuhan rakyat. (aj)
