JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti serius persoalan pagar laut yang menjadi perhatian publik, terutama terkait kerugian yang dialami oleh para nelayan.
Hal ini menjadi isu penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah karena laut merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Puan menegaskan,
“Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara, jadi ya segera ungkap milik siapa dan kenapa bisa seperti itu,” dalam pernyataannya, Jum’at (24/1/2025) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Isu pagar laut mulai ramai diperbincangkan publik setelah penemuan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Penelusuran awal oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang mendapati bahwa kawasan pagar laut di Tangerang sudah bersertifikat dan diidentifikasi terdapat 263 bidang yang dikuasai.
Selain itu, di Kabupaten Bekasi juga teridentifikasi adanya pembayaran sertifikat untuk pemasang pagar laut tersebut.
Puan Maharani mengingatkan pentingnya pemerintah melakukan investigasi mendalam terkait maraknya kasus pagar laut.
Pagar laut di Tangerang sudah dibongkar oleh pemerintah dengan dukungan TNI Angkatan Laut dan perwakilan DPR.
Puan menyatakan bahwa DPR akan terus mengawal masalah ini, mengingat juga temuan hak guna bangunan (HGB) luas di laut Sidoarjo.
Kasus-kasus ini perlu ditindaklanjuti agar tidak merugikan nelayan dan masyarakat lokal lainnya. (Red)
