BOJONEGORO – Program Pasar Murah Setelah Sholat Isya’ (PASS ISYA’) kembali menjadi magnet bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Kali ini, halaman Masjid BSA Babus Salam, Dusun Gampeng, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dipadati warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut, Rabu malam (4/11/2026).
Tak hanya berburu kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan PASS ISYA’ juga menjadi ruang pertemuan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Melalui program ini, warga dapat berinteraksi langsung dengan jajaran pemerintah sekaligus memperoleh informasi mengenai berbagai program pembangunan dan bantuan sosial.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa PASS ISYA’ memiliki manfaat lebih luas daripada sekadar pasar murah.
Kegiatan ini menjadi salah satu cara Pemkab Bojonegoro mendekatkan pelayanan publik sekaligus menyampaikan program prioritas secara langsung kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Nurul memaparkan sejumlah komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Salah satu perhatian utama adalah memperluas akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan rutin dan berkelanjutan.
Kabar penting disampaikan bagi pasien gagal ginjal yang selama ini harus menjalani cuci darah secara berkala.
Sebagian pasien bahkan terpaksa berobat ke rumah sakit di luar Kabupaten Bojonegoro karena keterbatasan fasilitas pelayanan.
Namun, kondisi tersebut ditargetkan segera berubah. Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan peralatan medis agar sejumlah rumah sakit daerah dapat memberikan layanan hemodialisis atau cuci darah.
“Mulai Desember mendatang, RSUD Sosodoro dan sejumlah RSUD lainnya sudah bisa melayani cuci darah karena peralatan medisnya telah kita siapkan. Tentu pelayanan ini diberikan secara gratis,” ungkap Nurul.
Selain pelayanan bagi pasien gagal ginjal, pemerintah daerah juga memperkuat penanganan penyakit jantung.
Menurut Nurul, masyarakat akan mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan dengan fasilitas dan peralatan medis berkualitas, sementara pembiayaannya dijamin oleh pemerintah.
Dia menegaskan, persoalan biaya tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pengobatan yang dibutuhkan.
“Kalau dulu barangkali masyarakat enggan berobat karena biayanya mahal, tetapi saat ini Pemerintah Bojonegoro menjamin pelayanan kesehatan secara gratis,” tegasnya.
Program kesehatan Pemkab Bojonegoro juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Nurul menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penjangkauan terhadap warga yang membutuhkan penanganan medis.
Langkah tersebut dilakukan, termasuk dengan menjemput pasien agar mendapatkan perawatan yang layak dan tidak lagi ditemukan penderita ODGJ yang mengalami pemasungan.
Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh pasien ODGJ mendapatkan penanganan intensif di RSUD Kalitidu pada akhir Desember 2026.
“Kami berkomitmen, pada akhir Desember tahun ini seluruh pasien ODGJ akan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kalitidu, juga secara gratis,” jelasnya.
Di sisi lain, persoalan HIV/AIDS turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah kasus HIV di Bojonegoro mencapai 5.251 orang.
Angka tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat edukasi kesehatan, pencegahan, deteksi dini, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan terkait HIV/AIDS.
Tidak hanya berfokus pada kesehatan, Pemkab Bojonegoro juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Nurul menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga yang masuk kelompok Desil 1 hingga 5.
Program tersebut menyediakan sejumlah jalur bantuan, termasuk jalur prestasi.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar setiap tahun.
Kebijakan ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi keluarga.
Perhatian pemerintah juga diberikan kepada masyarakat lanjut usia (lansia).
Melalui program bantuan sosial, lansia yang memenuhi kriteria akan memperoleh bantuan sebesar Rp1,5 juta per tahun.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial, memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menutup sambutannya, Nurul Azizah berharap seluruh program prioritas yang dijalankan Pemkab Bojonegoro dapat memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.
“Semoga ke depan Bojonegoro semakin bahagia, makmur, dan membanggakan. Masyarakatnya sehat, generasinya kuat,” harap Nurul.
Melalui PASS ISYA’, Pemkab Bojonegoro berupaya menghadirkan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Pasar murah menjadi pintu masuk untuk memperkuat silaturahmi, sementara sosialisasi program pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk mengetahui berbagai fasilitas dan bantuan yang dapat diakses.
Dengan demikian, PASS ISYA’ tidak hanya menjadi tempat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga sarana menyampaikan arah pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (aj)
