BOJONEGORO – Suasana bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu menggelar Forum Konsultasi Publik, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka yang mempertemukan manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, serta insan media untuk membahas berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Bojonegoro.
Forum tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen RSUD Sosodoro dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam forum ini, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan berbagai kritik, saran, dan masukan konstruktif terkait pelayanan kesehatan.
Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit untuk memperbaiki sistem pelayanan ke depan.
Direktur RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro, dr. Ani Pujiningrum, M.Kes, menegaskan bahwa rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan layanan kesehatan yang adil, cepat, dan tanpa diskriminasi.
Menurutnya, setiap pasien yang datang berobat harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun status sosial.
“Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Prinsip kemanusiaan, profesionalitas, dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam setiap pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa RSUD Sosodoro terus melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Pembenahan tersebut meliputi peningkatan kualitas tenaga medis, penguatan fasilitas kesehatan, hingga penyempurnaan sistem pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara maksimal.
Menurut dr. Ani, forum konsultasi publik menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara rumah sakit dan masyarakat.
“Melalui forum ini kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat agar pelayanan kesehatan yang kami berikan semakin baik,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, perwakilan DPRD Bojonegoro menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
Rumah sakit, menurutnya, merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan sehingga dituntut mampu memberikan layanan yang cepat, tegas, dan responsif, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.
“Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dibedakan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam pelayanan publik yang mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui sikap terbuka, transparan, serta pelayanan yang humanis.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra pengawasan pelayanan publik.
Kritik dan masukan dari media dinilai menjadi bentuk kontrol sosial yang sangat diperlukan agar lembaga pelayanan publik terus melakukan perbaikan.
“Kritik dari media sangat penting. Dari situlah kita mengetahui apa saja yang perlu dibenahi. Itu justru menjadi motivasi bagi lembaga pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” jelasnya.
Diskusi dalam forum tersebut juga menyinggung persepsi masyarakat yang masih menganggap pelayanan kesehatan sulit diakses.
Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama pihak rumah sakit diharapkan terus melakukan pembenahan sistem pelayanan agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesomo sendiri merupakan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Bojonegoro dan wilayah sekitarnya, sehingga memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di bulan Ramadan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, pihak rumah sakit, media, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas.
Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, sehingga harus diberikan secara adil, cepat, dan tanpa diskriminasi demi terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (aj)
