BONE BALANGO – Gelombang protes terhadap kepemimpinan di Kabupaten Bone Bolango kian menguat.
Aliansi Rakyat Peduli Bone Bolango resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Kepolisian Daerah Gorontalo sebagai bentuk penegasan sikap atas kondisi pemerintahan daerah yang dinilai mengalami kemerosotan moral dan tata kelola.
Dalam surat tersebut, aliansi menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang menyasar lima titik strategis di wilayah Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo.
Isu sentral yang diusung massa aksi adalah pencopotan Bupati Bone Bolango.
Mereka menilai, berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini telah mencederai kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Tak hanya itu, aliansi juga membawa sejumlah tuntutan turunan yang dinilai tak kalah penting, antara lain, membersihkan Bone Bolango dari dugaan maraknya peredaran narkoba.
Menghentikan praktik suap menyuap dalam proyek pemerintahan. Memberantas dugaan jual beli jabatan di lingkungan birokrasi.
Mendesak permintaan maaf terbuka dari salah satu istri Bupati kepada masyarakat Bone Pesisir terkait pernyataan kontroversial.
Mengakhiri praktik nepotisme, termasuk dugaan pelibatan keluarga Bupati dalam struktur Tim Kerja dan jabatan eselon II.
Aliansi menyebut, tuntutan ini lahir dari keresahan masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersih dan transparan.
Tak berhenti pada aksi jalanan, aliansi juga mendesak sejumlah lembaga untuk segera bertindak.
DPRD Kabupaten Bone Bolango diminta menggelar hearing dan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Gubernur Gorontalo didorong menyampaikan aspirasi pencopotan Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri.
Aparat penegak hukum, mulai dari Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo hingga Kejaksaan Tinggi Gorontalo, diminta menuntaskan sejumlah kasus yang dinilai belum terang benderang.
Kasus yang disorot antara lain dugaan penyalahgunaan narkoba yang disebut melibatkan putra Bupati, indikasi suap proyek, hingga dugaan praktik jual beli jabatan yang menyeret oknum ASN.
Aksi demonstrasi direncanakan berlangsung mulai 25 Februari hingga 25 Maret 2026, setiap pukul 10.00 WITA.
Lima lokasi yang menjadi target aksi yakni, Polres Bone Bolango, DPRD Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo.
Aliansi memperkirakan sekitar 1.000 peserta akan terlibat, dengan mobilisasi sekitar 40 unit mobil dan 400 unit sepeda motor.
Aksi ini akan dikomandoi lima koordinator lapangan. Sunaryo Dulanimo Cono ditunjuk sebagai negosiator, sementara lima orang lainnya akan bertindak sebagai orator lapangan.
Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Jenderal Lapangan Iwan Malik, S.Pd, yang juga dikenal sebagai relawan Ismet Mile dari Dapil Bone Pesisir.
Aliansi menegaskan, aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan peringatan keras agar pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan rakyat.
Situasi politik Bone Bolango pun diprediksi akan semakin dinamis dalam beberapa pekan ke depan. (Tim Sembilan)
