BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin serius menyiapkan proyek strategis pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dirancang terintegrasi dengan flyover.
Proyek ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di Bojonegoro, sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rencana besar tersebut dipaparkan dalam forum penyampaian Hasil Studi Kelayakan (Feasibility Study) oleh Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (18/2/2026).
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan JLS.
Menurutnya, lonjakan mobilitas kendaraan dan dampak sosial akibat kemacetan di Bojonegoro sudah berada pada titik yang membutuhkan solusi konkret.
Namun, ia menegaskan bahwa proyek strategis ini harus dikawal dengan penuh kehati-hatian.
“JLS memang urgent. Tapi jangan sampai penyelesaiannya justru memunculkan persoalan baru,” tegasnya.
Ada tiga catatan penting yang disampaikan Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar yakni yang pertama, ia meminta agar proses pembebasan lahan dilakukan secara selektif dan penuh kajian.
Hal ini merujuk pada arahan Presiden terkait pentingnya menjaga lahan pertanian produktif.
Proyek infrastruktur, menurut Umar, tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan dan produktivitas petani.
Konsultasi mendalam dengan masyarakat terdampak menjadi kunci agar tidak menimbulkan resistensi sosial.
Kedua, JLS diharapkan bukan sekedar jalan pengurai macet, tetapi juga penggerak ekonomi baru.
Ketua DPRD Bojonegoro menekankan pentingnya desain jalur yang tetap membuka akses usaha bagi warga sekitar.
“Jangan sampai jalur lingkar justru membuat usaha masyarakat mati karena terisolasi,” ujarnya.
Penataan titik akses, kawasan komersial, hingga konektivitas dengan pusat ekonomi lokal harus masuk dalam perencanaan matang.
Catatan terakhir berkaitan dengan manajemen arus lalu lintas.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar meminta kajian teknis yang detail terkait lokasi pintu masuk dan keluar JLS agar tidak memicu kemacetan baru di simpul-simpul tertentu.
Kesalahan dalam perhitungan titik akses bisa berujung pada penumpukan kendaraan di kawasan padat.
Sinergi antar lembaga dinilai menjadi faktor penentu suksesnya proyek infrastruktur berskala besar ini.
Jika terealisasi sesuai perencanaan, JLS diyakini menjadi infrastruktur strategis yang tidak hanya memperlancar distribusi barang dan jasa, tetapi juga membuka simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Bojonegoro.
Dengan kajian teknis dari akademisi UGM serta pengawalan legislatif, pembangunan JLS diharapkan tidak sekadar proyek fisik, melainkan fondasi pembangunan berkelanjutan. (aj)
